Ini Amar Putusan Permohonan Teman Ahok DKK

Juni 14, 2017

Capture dari mahkamahkonstirusi.com

Sesaat akan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana maju dengan jalur perseorangan (independen). Pada saat itu para pendukung Ahok merasa tidak mudah untuk maju dengan jalur perseorangan karenan terganjal aturan yang menyatakan bahwa penghitungan pendukung calon perseorangan didasarkan dari daftar pemilih lama, sehingga dianggap menghilangkan hak memilih dari pemilih pemula. Berdasarkan alasan itu pada tanggal 17 Juni 2016 sejumlah kelompok yaitu Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), Tsamara Amany dan Nong Darol Mahmad yang diwakili oleh ZIA & Partners Law Firm mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 41 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898).

Berdasarkan permohonan di atas, pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.10 WIB Mahkamah Konstitusi yang di ketuai oleh Arief Hidayat membuat putusan dengan amar:

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih:
  3. Menyatakan frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih:
  4. Menyatakan kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “tidak” dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan;
  5. Menolah permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  6. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka, untuk calon perseorangan yang ingin maju di pemilu 2018 dan pemilu-pemilu selanjutnya sudah lebih mudah syaratnya.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan