Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) agak berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) Pasal 55 dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya suatu Keputusan Badan atau Pejabat PTUN. Prosedur ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan. Sesuatu bisa dikatakan subyek dari PTUN dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 6 UU PTUN yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dari apa yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6 UU PTUN tersebut tidak membuka kemungkinan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai suatu penggugat karena dalam UU PTUN tidak ada pengaturan mengenai kemungkinan terjadi gugatan rekonvensi seperti yang mungkin diajukan oleh suatu instansi pemerintah…