Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Juni 19, 2017

Gambar: PTUN

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) agak berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) Pasal 55 dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya suatu Keputusan Badan atau Pejabat PTUN.

Prosedur ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan. Sesuatu bisa dikatakan subyek dari PTUN dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 6 UU PTUN yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Dari apa yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6 UU PTUN tersebut tidak membuka kemungkinan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai suatu penggugat karena dalam UU PTUN tidak ada pengaturan mengenai kemungkinan terjadi gugatan rekonvensi seperti yang mungkin diajukan oleh suatu instansi pemerintah yang digugat dalam proses perkata Onrechtmatige daad.

Perbuatan Tata Usaha dapat digolongkan dalam:

  1. Mengeluarkan keputusan (beschikking);
  2. Mengeluarkan peraturan (regeling);
  3. Melakukan perbuatan materil (mareiele daad).

Dari ketiga perbuatan tata usaha di atas yang menjadi kompetensi PTUN adalah ketika mengeluarkan suatu keputusan.

Kemudian yang menjadi Objek sengketa PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek sengketa PTUN ini diperluas lagi dalam Pasal 3 UU PTUN yang menganggap bahwa sikap diam  atau tidak dikeluarkannya suatu keputusan Sedangkan hal itu sudah menjadi kewajibanndari Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan maka hal tersebut disamakan dengan suatu keputusan tata usaha negara layaknya tertulis, atau jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, Sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dari peraturan perundang-undangan dimaksud sudah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggkap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanaya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang diterbitkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yaitu:

  1. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan denagn peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari dua alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ke PTUN dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan tidak melenceng. Kemudian bagi peradilan dalam menilai keputusan tata usaha negara yang digugat bersifat melawan hukum atau tidak untuk kemudian dapat dinyatakan batal atau tidak.

Suatu keputusan tata usaha negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila keputusan yang bersangkautan itu:

  1. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang bersifat prosedural atau formal, sebagai contoh sebelum ada keputusan pemberhentian seharusnya orang yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan yang seharusnya dia tidak diberhentikan;
  2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang bersifat substansial sebagai contoh, suatu keputusan banding administratif yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak;
  3. Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, sebagai contoh pada suatu peraturan telah dimuat bahwa pejabat A yang berwenang memutuskan, ternyat pejabat B mengeluarkan keputusan.

Setiap penentuan norma-norma hukum dalam setiap peraturan tentu mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Oleh sebab itu, penerapat ketentuan dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkuran. Dengan begitu, peraturan yagn bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan agar mencapai hal-hal yang dimaksud. Wewenang mareril Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya. Suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  ada kalanya mengatur secara terperinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dan mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pengaturan demikian mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang bersangkutan tinggal melaksanakan secara harafiah.

Rujukan:

Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan