BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1653 yang berbunyi: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan” Dari bunyi Pasal 1653 KUHPer kita bisa klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensi: Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, Badan hukum ini adalah badan hukum yang sengaja dibentuk oleh pemerintah dalam rangka kepentingan negara, baik itu lembaga negara maupun perusahaan negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika dibentuk oleh Undang-Undang maka yang membentuk badan hukum itu adalah Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah, maka pembentuk badan hukum itu adalah Presiden. Contohnya dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah,yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Pengakuan ini…