BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Juni 29, 2017

Sumber:Womantalk.com

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1653 yang berbunyi:

Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan

Dari bunyi Pasal 1653 KUHPer kita bisa klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensi:

  1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, Badan hukum ini adalah badan hukum yang sengaja dibentuk oleh pemerintah dalam rangka kepentingan negara, baik itu lembaga negara maupun perusahaan negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika dibentuk oleh Undang-Undang maka yang membentuk badan hukum itu adalah Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah, maka pembentuk badan hukum itu adalah Presiden. Contohnya dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah,yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Pengakuan ini diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang dan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Pengakuan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui pengesahaan anggaran dasarnya, contohnya Perseroan Terbatas.
  3. Badan hukum yang diperoleh atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Badan hukum ini selalu bebentuk yayasan.

Dilihat dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

  1. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen pemerintah, provinasi, lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR dan Mahkamah Agung.
  2. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum keperdataan ini mempunyai bermacam ragam tujuan keperdataan.

Jika dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam:

  1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba dari perusahaan negara, yaitu Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perserian (PERSERO), Perusahaan Jawatan (PERJAN).
  2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya yaitu koperasi.
  3. Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal dibidang sosial, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Ada pemisahaan antara kekayaan bacan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya. Termasuk dalam jenis ini adalah yayasan, organisasi keagamaan.

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN BADAN HUKUM

Dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatur syarat-syarat material pembentukan badan hukum. Yang ada adalah syarat formal, yaitu dengan akta notaris. Karena tidak ada ketentuan demikian, maka menurut Prof Meyes doktrin ilmu hukum menetapkan syarat-syarat tersebut adalah:

  1. Adanya harta kekayaan sendiri;
  2. Ada tujuan tertentu;
  3. Ada kepentingan sendiri;
  4. Ada oranganisasi yang teratur.

Badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri terpisah sama sekali dengan harta kekayaan pribadi anggota, pendiri serta pengurusnya. Harga kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para anggota atau pemasukan dari perbuatan pemisah pendirinya yang mempunyai tujuan tertentu dalam hubungan hukum.

Badan hukum mempunyai tujuan tertentu, bukan tujuan pribadi atau pendirinya. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban melakukan sendiri usaha mencapai tujuannya. Tujuan tersebut dapat bersifat komersial dan dapat pula bersifat ideal.

Badan hukum harus mempunyai kepentingan sendiri yaitu hak subyektig yang timbul dari peristiwa hukum, yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam ranah hukum.

Badan hukum adalah satu kesatuan organisasi bentukan manusia berdasarkan hukum yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat pelengkapnya. Alat pelengkapnya tersebut merupakan pengurus badan hukum yang mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam anggaran dasar. Dengan demikian, badan hukum itu merupakan organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur adalah unsur essensial bagi badan hukum.

Menurut Prof. Meyes apabila suatu badan yang dibentuk itu mempunyai empat syarat yang telah diuraikan di atas, maka badan tersebut dapat disahkan dan diakui sebagai badan hukum. Ia berstatus sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.

Empat syarat yang telah diuraikan di atas disebut syarat material pembentukan badan hukum. Sedangkan syarat formal adalah pembuatan akta notaris atau dalam undang-undang itu termuat pula empat syarat material pembentukan badan hukum.

PROSEDUR PEMBENTUKAN BADAN HUKUM

Pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian dan dapat pula dilakukan dengan Undang-Undang. Pada badan hukum yanf dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian. Anggaran dasar itu adalah kesepakatan yang dimuat oleh para pendirinya. Misalnya pada perseroan terbatas terbatas dan koperasi. Pada badan hukum yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan status badan hukum itu ditetapkan oleh Undang-Undang, misalnya pembentukan Perum, Persero dan Perjan.

 

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan