KALAU TAAT PADA PANCASILA DAN UUD 1945, KENAPA TAKUT DENGAN PERPU NO.2 TAHUN 2017?

Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dijelaskan Menko Polhukam Wiranto, ada 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu.Sudah sesuai dengan Putusan MK No. 139/PUU-VII/2009, Pertama karena adanya keadaan yang membutuhkan atau mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, aturan hukum yang belum memadai sehingga perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi atas kekosongan hukum. Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosonga hukum yang ada tidak bisa diatas dengan menerbitkan undang-undang yang baru. Ketiga pertimbangan ini dimuat juga dalam Penjelasan Perppu 2/2017. Dari nama Perppu 2/2017 kita ketahui bahwa Perpu ini merupakan perubahan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU 17/2013). Ada beberapa hal baru dalam Perppu 2/2017, terdiri dari 5 Pasal yang di ubah, 19 Pasal yang di hapus dan selebihnya ada 1 tambahan Bab dan 3 Pasal tambahan. Pada pokoknya perubahan dalam aturan baru ini adalah Menteri Hukum dan…

Gara-Gara Ini Kaesang Dilaporkan Ke Polisi
Berita Hukum / Juli 5, 2017

Putra paling kecil Presiden Jokowi Widodo yang bernama Kaesang Pangarep yang dalam kesehariannya sering membuat Video Log atau Vlog. Dari Vlog ini ternyata tidak semua orang suka dengan isi materi yang ada dalam video youtube tersebut. Salah satu video Kaesang yang berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2017 dan sudah dilihat 1.4 jutaan pemirsa, akhirnya Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang ke Kantor Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota pada minggu tanggal 2 Juli 2017 sebagaimana telah beredar di media sosial tentang Laporan Polisi Nomor : LP/1049/K/VI/2017/Restro Bekasi Kota. Dalam video Kaesang ini ada adegan Kaesang menelepon Bapaknya yang meminta proyek triliunan yang ada di pemerintah karena sudah bosan dengan youtube. Setelah selesai percakapan melalui telepon, kaesang pun memberikan pesan yang berbunyi “emangnya masih jaman minta proyek sama orang tua yang dipemerintahan. Dasar ndeso, ini kayaknya disensor dasar ndeso biar lebih sopan, malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapet dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun lebih baik malah ngehancurin. Dasar ndeso”. Selain membahas tentang “minta proyek” ke orang tua, Kaesang juga membahas tentang Video yang sempat beredar dimasyarakat dimana anak-anak kecil yang berteriak “bunuh-bunuh si Ahok”. Atas video itu Kaesang memberikan tanggapan atas kekecewaannya…

Jangka Waktu Penahanan dan Akibat Hukumnya
Hukum Acara Pidana / Juli 3, 2017

Pertanyaan: Assalamualaikum.. Minta pencerahannya Bapak/Ibu.. Jika selama 4bln belum ada pelimpahan berkas ke kejaksaan, Apakah tanahan berhak untuk meminta pembebasan? Terima kasih Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) atau masih menggunakan Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) sebagai acuan dalam melakukan proses pemeriksaan suatu perkara dalam hal-hal tertentu tidak diberikan batas-batas bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan bahkan tidak ada instansi luas yang mengawasai penanganan yang dilakukan oleh instansi kepolisian. Karena tidak ada batas waktu yang diatur dalam HIR menyebabkan banyaknya orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana ditahan sampai melewati batas waktu hukum yang mungkin diterima oleh pelaku. Sejak berlakunya KUHAP mulailah diatur lebih detail masa-masa penahanan bagi orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sebelum menjelaskan tentang penahanan, kami akan menjelaskan proses sebelum penahanan  yaitu adanya penangkapan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menutut cara yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan atas adanya bukti permulaan dan/atau pelaku ditanggap karena tertangkap tangan. Kemudian pada Pasal 19 KUHAP mengatur…

ARUS BALIK UNTUK CARI UANG UNTUK MUDIK TAHUN DEPAN
Catatan Suka-Suka / Juli 1, 2017

Mudik merupakan satu tradisi dari perantau baik yang sedang study atau bekerja untuk balik ke kampung halaman. Katanya mudik berasal dari bahasa jawa ngoko yaitu mulih dilik ada juga yang bilang mulih dhisik yang berarti pulang untuk sementara/sebentar. Mudik yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia sering dilakukan pada hari-hari raya besar agama seperti lebaran. Dengan tujuan berkumpul dengan orang tua dan sanak saudara serta kerinduan terhadap kampung halaman tentunya membutuhkan dana untuk membeli tiket transportasi. walaupun membutuhkan dana, kita bisa melihat bagaimana orang-orang begitu ramai di terminal, bandara atau stasiun kereta api. Belum lagi tindakan-tindakan yang dialami oleh orang-orang dari beberapa perusahaan transportasi. Dari pengalaman saya yang “ikut mudik” alias liburan  sewaktu lebaran 2017 ini ada hal-hal yang tidak manusiawi dilakukan oleh perusahaan atau mungkin itu oknum dari dari perusahaan bus. Saya beli tiket dari agen bus di Tangerang dengan tujuan Brebes dengan harga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu) untuk tiket VIP Pukul 17.00 WIB Hari keberangkatan. Pada pukul 16.00 WIB saya telfon agen dan menanyakan apakah sudah ada bus yang akan saya gunakan, dan mereka menjawab sudah dan meminta saya segera ke loket. Setelah saya ke loket, bus ternyata belum ada dan orang di sekitar saya juga sudah…