Jangka Waktu Penahanan dan Akibat Hukumnya

Juli 3, 2017

Gambar:Pertanyaan dari Facebook

Pertanyaan:

Assalamualaikum.. Minta pencerahannya Bapak/Ibu.. Jika selama 4bln belum ada pelimpahan berkas ke kejaksaan, Apakah tanahan berhak untuk meminta pembebasan? Terima kasih

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) atau masih menggunakan Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) sebagai acuan dalam melakukan proses pemeriksaan suatu perkara dalam hal-hal tertentu tidak diberikan batas-batas bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan bahkan tidak ada instansi luas yang mengawasai penanganan yang dilakukan oleh instansi kepolisian.

Karena tidak ada batas waktu yang diatur dalam HIR menyebabkan banyaknya orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana ditahan sampai melewati batas waktu hukum yang mungkin diterima oleh pelaku.

Sejak berlakunya KUHAP mulailah diatur lebih detail masa-masa penahanan bagi orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sebelum menjelaskan tentang penahanan, kami akan menjelaskan proses sebelum penahanan  yaitu adanya penangkapan.

Gambar:thesun.co.uk

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menutut cara yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan atas adanya bukti permulaan dan/atau pelaku ditanggap karena tertangkap tangan. Kemudian pada Pasal 19 KUHAP mengatur bahwa masa waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Selain diatur dalam KUHAP masa waktu penangkapan juga diatur secara khusus di undang-undang lain, sebagai contoh untuk kasus narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 76 mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan selama 3X24 Jam dan dapat diperpanjang paling lama 3X24 Jam yang artinya penangkapan dalam kasus Narkotika dapat dilakukan maksimal 6×24 jam.

Setelah adanya penangkapan maka  penyidik akan melanjutkan ke tahap penahanan. Pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menutut cara yang diatur dalam KUHAP.

Sesuai dengan Pasal 20 KUHP pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penahanan adalah:

  1. Penyidik atau penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan;
  2. Penuntut umum untuk kepentingan penuntutan;
  3. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Seseorang dilakukan penahanan dengan beberapa syarat:

  • Syarat Subyektif

Yaitu syarat bahwa karena seseorang diduga keras disangka melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti yang cukup, dan ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

  • Syarat obyektif

Yaitu syarat karena tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau kurang dari lima tahun terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Jenis penahan juga ada bermacam-macam, sesuai dengan Pasal 22 penahan terdiri dari:

  1. Penahanan di rumah tahanan negara;
  2. Penahanan rumah, yaitu dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa yang dihitung sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;
  3. Penahanan kota yaitu dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa yang dihitung seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan

Untuk masa waktu penahan dalam KUHAP diatur sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tingkat Penahanan Dasar Hukum Maksimal Penahanan Maksimal Perpanjangan penahanan
Penyidikan Pasal 24 Ayat (1)-(2) KUHAP 20 Hari 40 Hari
Penuntutan Pasal 25 ayat (1)-(2) KUHAP 20 Hari 30 Hari
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pasal 26 ayat (1)-(2) KUHAP 30 Hari 60 Hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Pasal 27 ayat (1)-(2) KUHAP 30 Hari 60 Hari
Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Pasal 28 ayat (1)-(2) KUHAP 50 Hari 60 Hari

 

Namun sesuai dengan Pasal 39 KUHAP dengan menyampingkan Pasal 24-28 KUHAP guna kepentingan pemeriksaan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik dan mental berat yang dibuktikan dengan surat dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih perpanjangan dapat dilakukan paling lama 30 Hari dan dapat diperpanjang lagi untuk 30 hari.

Berdasarkan pertanyaan anda, bahwa ada seseorang yang sudah ditahan selama 4 (empat) bulan namun belum dilimpahkan ke kejaksaan apakah tahanan berhak meminta bebas? Jika belum dilimpahkan ke kejaksaan artinya tahanan masih berada dalam tingkat penyidikan yang penahanannya maksimal 60 Hari. Jika sudah melewati batas maksimal maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) KUHAP penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Artinya anda dapat meminta kepada penyidik untuk segera mengeluarkan tahanan tersebut karena sudah melewati 60 hari.

Dengan dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik bukan berarti si tersangka bebas demi hukum. Karena syarat-syarat bebas demi hukum diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hak tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Demikian Penjelasan kami, terima kasih.

Rujukan:

  1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan