KALAU TAAT PADA PANCASILA DAN UUD 1945, KENAPA TAKUT DENGAN PERPU NO.2 TAHUN 2017?

Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dijelaskan Menko Polhukam Wiranto, ada 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu.Sudah sesuai dengan Putusan MK No. 139/PUU-VII/2009, Pertama karena adanya keadaan yang membutuhkan atau mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, aturan hukum yang belum memadai sehingga perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi atas kekosongan hukum. Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosonga hukum yang ada tidak bisa diatas dengan menerbitkan undang-undang yang baru. Ketiga pertimbangan ini dimuat juga dalam Penjelasan Perppu 2/2017. Dari nama Perppu 2/2017 kita ketahui bahwa Perpu ini merupakan perubahan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU 17/2013). Ada beberapa hal baru dalam Perppu 2/2017, terdiri dari 5 Pasal yang di ubah, 19 Pasal yang di hapus dan selebihnya ada 1 tambahan Bab dan 3 Pasal tambahan. Pada pokoknya perubahan dalam aturan baru ini adalah Menteri Hukum dan…