KALAU TAAT PADA PANCASILA DAN UUD 1945, KENAPA TAKUT DENGAN PERPU NO.2 TAHUN 2017?

Juli 13, 2017

Sumber Gambar: kjrikotakinabalu.org

Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”).

Sebagaimana dijelaskan Menko Polhukam Wiranto, ada 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu.Sudah sesuai dengan Putusan MK No. 139/PUU-VII/2009, Pertama karena adanya keadaan yang membutuhkan atau mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, aturan hukum yang belum memadai sehingga perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi atas kekosongan hukum. Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosonga hukum yang ada tidak bisa diatas dengan menerbitkan undang-undang yang baru. Ketiga pertimbangan ini dimuat juga dalam Penjelasan Perppu 2/2017.

Dari nama Perppu 2/2017 kita ketahui bahwa Perpu ini merupakan perubahan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU 17/2013). Ada beberapa hal baru dalam Perppu 2/2017, terdiri dari 5 Pasal yang di ubah, 19 Pasal yang di hapus dan selebihnya ada 1 tambahan Bab dan 3 Pasal tambahan.

Pada pokoknya perubahan dalam aturan baru ini adalah Menteri Hukum dan Ham berwenang melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Kemudian, yang sebelumnya ormas yang dianggap melanggar diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Perppu 2/2017 hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Lalu ada lagi aturan tentang putusan pengadilan pada Pasal 68 UU 17/2013 dihapus sehingga pemerintah tidak lagi memerlukan pengadilan untuk membubarkan ormas.

Namun baru beberapa hari diterbitkan sudah ada Ormas yang berencana menggugat. Sebagaimana di akses dari halaman Kompas.com disebutkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui kuasa hukumnya akan menggugat Perppu 2/2017.

Sebagaimana kita ingat, bahwa Pada tanggal 8 Mei 2017 lalu pemerintah memang mengatakan berencana membubarkan HTI. Namun tidak dijelaskan bagaimana jalur yang akan ditempuh karena pada saat itu belum ada aturan Perppu 2/2017 sehingga pembubaran ormas termasuk HTI harus melalui jalur pengadilan. Terkecuali ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ban XVIIA Perppu 2/2017 harus diadili dengan cara mengadili tindak pidana lainnya.

Sebenarnya tidak perlu Perppu 2/2017 digugat ke Mahkamah Konstitusi, karena pada dasarnya Perppu  ini dibuat untuk menghilangkan ormas yang melanggar asas dan tujuan ormas sebagaimana didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya mari menjalankan ormas sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 maka akan dijamin bisa melakukan aktifiatas dan badan hukum ormas tersebut tidak akan dicabut.

Jika suatu saat nanti, suatu ormas yang sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 namun badan hukumnya dicabut atau surat keterangan terdaftar dicabut maka ormas tersebut bisa menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan tata usaha negara atas keputusan pembubaran.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan