KALAU TAAT PADA PANCASILA DAN UUD 1945, KENAPA TAKUT DENGAN PERPU NO.2 TAHUN 2017?

Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dijelaskan Menko Polhukam Wiranto, ada 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu.Sudah sesuai dengan Putusan MK No. 139/PUU-VII/2009, Pertama karena adanya keadaan yang membutuhkan atau mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, aturan hukum yang belum memadai sehingga perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi atas kekosongan hukum. Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosonga hukum yang ada tidak bisa diatas dengan menerbitkan undang-undang yang baru. Ketiga pertimbangan ini dimuat juga dalam Penjelasan Perppu 2/2017. Dari nama Perppu 2/2017 kita ketahui bahwa Perpu ini merupakan perubahan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU 17/2013). Ada beberapa hal baru dalam Perppu 2/2017, terdiri dari 5 Pasal yang di ubah, 19 Pasal yang di hapus dan selebihnya ada 1 tambahan Bab dan 3 Pasal tambahan. Pada pokoknya perubahan dalam aturan baru ini adalah Menteri Hukum dan…

Gara-Gara Ini Kaesang Dilaporkan Ke Polisi
Berita Hukum / Juli 5, 2017

Putra paling kecil Presiden Jokowi Widodo yang bernama Kaesang Pangarep yang dalam kesehariannya sering membuat Video Log atau Vlog. Dari Vlog ini ternyata tidak semua orang suka dengan isi materi yang ada dalam video youtube tersebut. Salah satu video Kaesang yang berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2017 dan sudah dilihat 1.4 jutaan pemirsa, akhirnya Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang ke Kantor Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota pada minggu tanggal 2 Juli 2017 sebagaimana telah beredar di media sosial tentang Laporan Polisi Nomor : LP/1049/K/VI/2017/Restro Bekasi Kota. Dalam video Kaesang ini ada adegan Kaesang menelepon Bapaknya yang meminta proyek triliunan yang ada di pemerintah karena sudah bosan dengan youtube. Setelah selesai percakapan melalui telepon, kaesang pun memberikan pesan yang berbunyi “emangnya masih jaman minta proyek sama orang tua yang dipemerintahan. Dasar ndeso, ini kayaknya disensor dasar ndeso biar lebih sopan, malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapet dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun lebih baik malah ngehancurin. Dasar ndeso”. Selain membahas tentang “minta proyek” ke orang tua, Kaesang juga membahas tentang Video yang sempat beredar dimasyarakat dimana anak-anak kecil yang berteriak “bunuh-bunuh si Ahok”. Atas video itu Kaesang memberikan tanggapan atas kekecewaannya…

MENANTI “WAKIL TUHAN” YANG BAIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
Berita Hukum , Opini Hukum / Juni 16, 2017

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan persetujuan prinsip untuk formasi hakim di tahun 2017 sebanyak 1.684 orang kepada Mahkamah Agung. Tentunya ini adalah Berita yang sangat dinanti-nanti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh lulusan sarjana hukum yang sudah menunggu adanya pembukaan seleksi calon hakim. Hal ini sebenarnya sudah wajar diadakan karena adanya hakim-hakim yang sudah pensiun yang tentunya menjadikan personil hakim di beberapa daerah akan berkurang. Selain berkurangnya jumlah hakim yang disebabkan pensiun, ada juga yang disebabkan oleh kasus hukum yang menimpa hakim karena tidak jujur dalam melakukan proses peradilan, yang paling sering adalah kasus suap untuk mengubah putusan. Kasus yang paling memalukan  diantaranya kasus suap hakim tipikor semarang pada tahun 2012 kemudian yang terbaru pada tahun 2016 KPK menangkap hakim tipikor Janer Purba dan Toton. Seharusnya mereka memberikan keadilan kepada masyarakat karena ruginya negara atas tindakan hakim masih mau dibeli integritasnya. Seorang hakim haruslah mengingat dan melaksanakan bagaimana syarat menjadi hakim sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undang seperti: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; Harapannya…

Ini Amar Putusan Permohonan Teman Ahok DKK
Berita Hukum / Juni 14, 2017

Sesaat akan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana maju dengan jalur perseorangan (independen). Pada saat itu para pendukung Ahok merasa tidak mudah untuk maju dengan jalur perseorangan karenan terganjal aturan yang menyatakan bahwa penghitungan pendukung calon perseorangan didasarkan dari daftar pemilih lama, sehingga dianggap menghilangkan hak memilih dari pemilih pemula. Berdasarkan alasan itu pada tanggal 17 Juni 2016 sejumlah kelompok yaitu Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), Tsamara Amany dan Nong Darol Mahmad yang diwakili oleh ZIA & Partners Law Firm mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 41 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898). Berdasarkan permohonan di atas, pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.10 WIB Mahkamah Konstitusi yang di ketuai oleh Arief Hidayat membuat putusan dengan amar: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor…

PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN PADA MASA LIBUR LEBARAN 2017

Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan sudah memiliki nama fasilitas primer seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan, atau dokter keluarga yang bisa dikunjungi pada saat sakit di Kartu BPJS. Sebagaimana kami ambil dari Q&A BPJS  bahwa Kartu BPJS berlaku secara nasional, maksudnya adalah jika sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS maka bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jika peserta terdaftar di suatu daerah dan peserta tersebut berada diluar daerah maka dalam kondisi ringan peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan yang sedang dituju. BPJS Kesehatan setempat akan mengarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang siap untuk melayani peserta di daerah tersebut. Jika butuh penaganan khusus dari dokter spesialis maka akan dirujuk kerumah sakit di kota yang dituju tersebut. Namun dalam keadaan darurat yang penanganannya untuk mencegah kematian, keparahan atau kecatatan peserta dapat pergi ke fasilitas kesehatatan manapun yang lokasinya berada disekitar peserta. Pada saat libur lebaran BPJS Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Pelayanan No. 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Peserta Pada Masa Libur Lebaran Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatakan: 1 . Program Mudik Nyaman Selama Di Kampung Halaman Bersama BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran yaitu H-7 dan H+7 libr lebaran (tangal 18 Juni – 02 Juli 2017); 2 ….

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP)
Berita Hukum , Catatan Suka-Suka / Juni 7, 2017

Pada tanggal 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (“Perpres UKPPIP”). Perpres UKPPIP ini dibuat atas pertimbangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bahwa pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis dan terpadu. Diterbitkannya Prepres UKPPIP ini dibentukanlah suatu lembaga nonstructural dengan nama Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (“UKPPIP”). UKKPPIP ini dipimpin oleh seorang kepala dan Bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas dari UKPPIP adalah membantu Presiden dalam hal merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideology Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideology Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut UKPPIP menyelenggarakan fungsi yaitu: perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Hari ini Rabu, tanggal 7 Juni 2017 Prsesiden Joko Widodo melantik Pengarah UKPPIP di Gedung Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. Ada Sembilan orang Pengarah…

RAMAI-RAMAI MENUNTUT RIZIEQ
Berita Hukum , harianjalegal.com / Mei 10, 2017

Setelah persidangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) selesai dan Jaksa membawanya ke Cipinang membuat para Relawan Badja berkumpul dan meminta kepada ketua Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengeluarkan Ahok karena mereka menganggap tindakan menahan Ahok tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan masih ada proses banding. Pada kesempatan itu para Relawan Badja juga meminta Ahok keluar untuk berorasi selama lima sampai sepuluh menit sebelum mereka pulang. Saat pendukung Badja orasi di Cipinang, ada salah satu tuntutan yang mengingatkan kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atas berbagai laporan yang sudah ada. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan terhadap pemimpin FPI tersebut begitu banyak bermunculan antara lain: Laporan “Pelecehan Pancasila dan Pencemaran Nama Baik Orang Yang Sudah Meninggal” Pada tanggal 27 oktober 2016 Putri Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq atas ceramahnya yang diduga dilakukan di Jabar. Dalam video yang tersebar Rizieq mengatakan “Pancasila soekarno ketuhanan ada di pantat, Sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala”. Atas laporan ini Rizieq sudah ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap sudah bisa memenuhi Pasal 154 a dan 320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing diancam 4 (empat) tahun penjara atau denda Rp45.000 dan penjara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau…