HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA
harianjalegal.com , Hukum Pidana / Mei 23, 2017

Pertanyaan: Selamat pagi. Para mimber konsultasi & huku. saya ingin bertanya masalah anak di bawa umur 17 th. Seorang anak memasuki rumah seorang polisi dan berniat ingin memcuri hp aksinya itu tertangkap oleh warga. Yg ingin saya tanyakan anak tersebut melangar undang-undang berapa dan pasal berapa.? Dan kalau menjalani hukuman berapa lama? Mohon penjelasannya. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, Dari pertanyaan saudara ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami: Anak Melakukan Tindak Pidana; Memasuki rumah untuk mencuri HandPhone; Percobaan Tindak Pidana Perncurian. Sebagai informasi sebelum menjawab pertanyaan saudara kami sudah pernah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan Tindakan Asusila Oleh Anak, hal ini bisa sebagai perbandingan atas tindak pidana oleh Anak. Defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam undang-undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka…

PERJANJIAN KERJA BAHASA INGGRIS DAN MASA PERCOBAAN KERJA

Pertanyaan: Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya.. saya adalah eks karyawan di perusahaan malaysia yang beroperasi di indonesia. Pada awal join saya diberikan perjanjian kerja berbahasa inggris dan saya ttd dalam 2 rangkap 1 ada materainya dan 1 tidak, yang bermaterai diambil hrd yang tidak bermaterai diserahkan kepada saya. Ternyata masa probation saya 9 bulan dan saya akhirnya mengundurkan diri pada bulan 8 karena saya merasa tidak sesuai undang-undang tenaga kerja. Pertanyaan saya dapatkah saya menuntut perusahaan tersebut ke disnaker?, dapatkah saya menuntut kerugian berupa uang?, dasar hukum saya menuntut?, apabila pihak disnaker kabupaten tidak mau membantu apa yang harus saya lakukan?. Terima kasih. Dapatkah saya menuntut perusahan karena tidak menjalan Undang-Undang Keterangan kerjaan dengan benar karena Perjanjian Kerja dalam bahasa ingris Masa percobaan 9 bulan   Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Saudara, dari beberapa pertanyaan saudara kami kerucutkan menjadi dua dan akan mencoba menjawab satu persatu. Perjanjian Kerja Dalam Bahasa Inggris Mengenai Perjanjian kerja, syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian tersebut harus sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”)  yaitu perjanjian kerja harus: ada kesepakatan Kedua belah pihak, para pihak mampu atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal yang…

RAMAI-RAMAI MENUNTUT RIZIEQ
Berita Hukum , harianjalegal.com / Mei 10, 2017

Setelah persidangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) selesai dan Jaksa membawanya ke Cipinang membuat para Relawan Badja berkumpul dan meminta kepada ketua Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengeluarkan Ahok karena mereka menganggap tindakan menahan Ahok tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan masih ada proses banding. Pada kesempatan itu para Relawan Badja juga meminta Ahok keluar untuk berorasi selama lima sampai sepuluh menit sebelum mereka pulang. Saat pendukung Badja orasi di Cipinang, ada salah satu tuntutan yang mengingatkan kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atas berbagai laporan yang sudah ada. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan terhadap pemimpin FPI tersebut begitu banyak bermunculan antara lain: Laporan “Pelecehan Pancasila dan Pencemaran Nama Baik Orang Yang Sudah Meninggal” Pada tanggal 27 oktober 2016 Putri Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq atas ceramahnya yang diduga dilakukan di Jabar. Dalam video yang tersebar Rizieq mengatakan “Pancasila soekarno ketuhanan ada di pantat, Sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala”. Atas laporan ini Rizieq sudah ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap sudah bisa memenuhi Pasal 154 a dan 320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing diancam 4 (empat) tahun penjara atau denda Rp45.000 dan penjara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau…

PEMBUBARAN HTI (HARUS) SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN
harianjalegal.com , Opini Hukum / Mei 9, 2017

Pada hari senin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumumkan niat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta karena menciptakan benturan di masyarakat. Pada saat itu Wiranto mengatakan bahwa HTI tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan demi menggapai tujuan nasional, kemudian kegiatan HTI bertentangan dengan tujuan, azaz dan ciri berdasarkan pancasila. Alasan lain adalah karena aktivitas yang dilakukan HTI menimbulakan benturan di masyarakat yang dapat mengancam kemanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di palestina sebagai partai politik berideologi Islam, dari situs Hizbut Tahrir merambah ke Indonesia lewat dakwah pada tahun 1980-an yang dilakukan dikampus-kampus. Pada tahun 1990-an HTI memperluas dakwah mereka melalui masjid, perkantoran, perusahaan hingg sampai perumahan. Walaupun HTI awalnya terbentuk dari Partai Islam berideologi Islam di Palestina, namun di Indonesia HTI tidak terdaftar sebagai partai politik layaknya partai perserta pemilu. Namun di masyarakat HTI lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika benar, katakanlah sampai sekarang HTI sebuah ormas yang sudah terdaftar atau berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau dibentuk dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang…

Tindakan Asusila Oleh Anak

Pertanyaan Apakah seorang yang telah melakukan perbuatan asusila dapat dipidana? Sedangkan pelaku sama-sama anak dibawah umur. Mohon untuk dijelaskan serta dasar hukumnya. Terimakasih Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah pernah kami buat, sebagaimana kami jelaskan tentang Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan tidak berbeda dengan perbuatan asusila. Defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam undang-undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pertanyaan saudara tidak dijelaskan secara detail kronologis perbuatan asusilan yang saudara maksud. Namun kami akan menjelaskan secara umum Perbuatan asusila, perbuatan asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. R.Soesilo dalam bukunya yang…

Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertanyaan: Selamat malam semuanya, saya mau tanya, mungkin ada yang tahu soal pertanahan. Ceritanya begini, saya beli suratnya cuma batas notaris. PBB masih atas nama orang lain, maksud saya PBB-nya mau ganti nama saya, caranya gimana ya mohon pencerahannya. Jawab: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994 (“UU PBB”). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Setiap orang yang mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan/atau menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan adalah orang yang menjadi subjek pajak sehingga wajib untuk membayar pajak. Oleh karena itu jika ada peralihan hak atas suatu tanah dan/atau bangunan maka harus dilakukan mutasi PBB agar orang atau badan hukum sebagai pemilik hak baru dapat dibebankan PBB. Untuk melakukan mutasi PBB, pemilik baru harus melakukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melengkapi permohonan tersebut, saudara mohon untuk melampirkan: Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan…

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – Laporan Korupsi

Pertanyaan: Mohon pencerahan Bapak/I ahli hukum, kepala desa kami dan bawahannya telah korupsi dana desa, yang saya tanya bagaimana prosedur untuk melaporkan mereka dan kepada siapa saja dilaporkan? Terima kasih Jawab: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Saudara tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah yang dikorupsi oleh Kepala Desa tersebut. Asumsi kami dari pertanyaan saudara adalah Kepala Desa saudara melakukan penyelewengan dana desa sehingga merugikan keuangan desa tersebut. Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan delik yang setiap orang bisa melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun…

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
harianjalegal.com , Hukum Perdata / April 21, 2017

Perjanjian Pinjam Pakai atau dalam bahasa belanda disebut bruiklening diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753. Dalam Pasal 1740 KUHPer unsur-unsur Perjanjian Pinjam Pakai adalah: Adanya barang/obyek perjanjian; Secara Cuma-Cuma; Dengan kurun waktu tertentu; Adanya kewajiban untuk mengembalikan kepada peminjam objek perjanjian. Namun selain unsur tersebut dalam perjanjian pinjam pakai harus ada pihak yang meminjam dan peminjam, harus ada konsensus diantara kedua pihak serta ada kewajiban dari kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam pakai. Yang menjadi subyek dalam perjanjian pinjam pakai adalah orang yang meminjamkan baik itu pemilik atau bukan pemilik barang dan orang yang memakai atau si peminjam pakai. Sedangkan obyek perjanjian pinjam pakai sesuai Pasal 1742 KUHPer adalah barang yang tidak musnah karena pemakaian baik itu benda tidak bergerak atau benda bergerak yang pada umumnya dbuat dengan akta. Kemudian dalam Pasal 1743 KUHPer ojek perjanjian pinjam pakai harus dapat berpindah tangan kepada ahli waris masing-masing pihak perjanjian kecuali dalam perjanjian diatur bahwa peminjaman diberikan khusus secara pribadi. Artinya adalah dalam perjanjian pinjam pakai jika pihak pemberi pinjaman meninggal makan akan diteruskan oleh ahliwaris peminjam, berbeda jika diperjanjiakan secara khusus maka perjanjian bisa putus. Kewajiban Para Pihak: Kewajiban Peminjam Pakai; Menyimpan dan memelihara…

Mengenal Tuntutan Pidana Percobaan Ahok

Pada sidang terbuka pembacaan tuntutan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Pengadilan Jakarta Utara tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut umum menuntut Ahok atas kasus penodaan agama dengan hukuman satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Pada pembacaan tuntutan tersebut ada juga hal-hal yang memberatkan seperti menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sopannya Ahok dalam persidangan, turut andil dalam pembangunan serta perilaku bersikap humanis. Apabila nanti hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum karena hakim menganggap Ahok secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya maka Ahok harus menjalankan hukuman pidana percobaan selama 2 tahun. Sebenarnya apa itu Pidana Percobaan? Dalam Pasal 14 a ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. R.Soesilo  dalam bukunya yang…

INDONESIA:SING MENANG OJO UMUK, SING KALAH OJO NGAMUK
harianjalegal.com / April 19, 2017

Kita Indonesia Akhirnya kita telah melakukan pesta demokrasi dalam pemilihan umum secara serentak tahun 2017, ada yang satu kali putaran dan ada yang dua putaran. Akhirnya juga kita sudah memilih pemimpin di daerah kita masing-masing. Ya, yang terpilih adalah yang terbaik yang dipercayai masyarakat untuk membangun wilayah di Indonesia tercinta ini. Di negara demokrasi tercinta ini, setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan menyatakan sesuatu. Kadang apa yang dilakukan sudah melanggar perundang-undangan dan hal itu sangat banyak kita temui di masyarakat khususnya di media sosial. Kita melihat seakan-akan Polisi tidak berbuat apa-apa​ atas hal tersebut karena saking banyaknya tindakan yang tidak terjangkau. Mungkin selama proses pemilihan mulai dari pengenalan pasangan calon sampai terpilih banyak dari kita yang men-judge saudara-saudara kita. Kalau milih pasangan yang ini adalah teroris dan radikal, kalau pilih pasangan yang itu adalah kafir komunis yang akan menjajah Indonesia. Banyak yang teriak-teriak dari pengeras suara menyuarakan kebencian terhadap orang lain karena pemilu. Mari kita akhiri semua itu, sekarang sudah terpilih dan hasil pemilu pun sudah sesuai dengan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bisa dibantah lagi. Mari kita dukung kepala daerah tersebut, jangan kita membuat kepala-kepala daerah tandingan yang tidak akan ada gunanya karena tidak akan punya…