TERA METER AIR DAN TEST BENCH (LABORATORIUM)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Meter Air merupakan alat takar yaitu bagian yang sangat vital bagi pelayanan air minum bagi masyarakat oleh perusahaan air minum baik BUMN atau milik swasta, karena meter air merupakan awal munculnya suatu tagihan pemakaian oleh pelanggan. Lain dari pada itu, meter air bisa juga sebagai petunjuk adanya suatu pemakaian air dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Supaya pelanggan dan perusahaan air tidak mengalami kerugian maka meter air yang digunakan haruslah akurat, oleh sebab itu untuk pelanggan yang baru berlangganan maka meter airnya harus dilakukan tera meter (kalibrasi) pertama kalinya  yang dilakukan Lembaga Metrologi Legal yang biasanya dilakukan oleh perusahan pembuat meter di daerah pembuat meter. Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 102 tahun 2000 tentang Stadardisasi Nasional (“UU SNI”) dikatakan bahwa terhadap barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau tanda SNI, kemudian dijelaskan pada penjelesan pasal tersebut bahwa sertifikasi yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat…

Peradilan Semu:Belajar Jadi Penegak Hukum Yang Baik

Banyak orang beranggapan lulusan/orang yang masih kuliah di perguruan tinggi hukum tahu tentang hukum. Sehingga mereka akan bertanya hal kecil apapun kepada orang hukum tersebut. Sebenarnya dari kejadian tersebut adalah suatu harapan bahwa sarjana hukum dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat selama kuliah. Ketika kuliah, mahasiswa hanya dibatasi waktu bertatap muka dengan dosen. Baik jumlah pertemuan (biasanya 14 kali) atau jam perkuliahan, sehingga tidak semua ilmu dari setiap mata kuliah bisa mahasiswa dapatkan. Mahasiswa hukum pasti belajar tentang hukum acara, sebagian besar kampus akan menyuruh mahasiswanya untuk melakukan survei di pengadilan bisa juga sampai melakukan penelitian dan prektek kerja lapangan. Atau bagi yang senang membaca akan merasa hal itu sudah sempurna, sehingga mereka hanya bisa kampus, pulang ke kos/rumah dan ke warung makan. Namun apakah itu cukup? Saya secara pribadi mengatakan TIDAK! Bagi mahasiswa hukum, sebagian besar memiliki cita-cita ingin menjadi bagian dari penegak hukum. Ada yang ingin jadi jaksa, hakim, panitera atau advokat dan lain-lain. Tentunya dengan memiliki cita-cita tersebut, mereka harus (akan) tau apa yang menjadi tugas mereka jika mereka berhasil menggapai cita-citanya. Di Fakultas Hukum selain mahasiswa belajar di kelas tentang hukum, mahasiswa juga dapat belajar di Peradilan Semu. Bagi orang yang tidak kuliah di…

Perjanjian Tukar Menukar
harianjalegal.com , Hukum Perdata / April 11, 2017

Saya ingin melakukan barter barang dengan tetangga saya, berupa handphone dengan kamera. Apakah hal itu diperbolehkan oleh hukum? Bagaimana aturannya? Jawab: Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Barter adalah perdagangan tukar menukar, sehingga asumsi kami atas pertanyaan tersebuat anda dan tetangga anda akan melakukan suatu kegiatan tukar menukar handphone dengan kamera. Pada umumnya tukar menukar bisa dikatakan sama dengan perjanjian yang lainnya karena perjanjian tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1320. Seseoarang yang ingin melakukan suatu kesepakatan tukar menukar secara hukum diperbolehkan oleh hukum Indonesia. Hal ini diatur di Pasal 1541 sampai 1546 KUHPer. Pada pasal 1546 KUHPer dijelaskan juga bahwa aturan pada perjanjian jual beli berlaku pada perjanjian tukar menukar. Pasal 1541 KUHPer menyimpulkan bahwa kedua belah pihak yang sepakat untuk saling memberikan barang dan kedua belah pihak saling menyerahkan hak milik masing-masing kepada pihak yang lain, hal ini biasa disebut dengan perjanjian tukar menukar. Dalam perjanjian Tukar Menukar yang menjadi subyek perjanjian adalah pemilik barang yang akan dilakukan penukaran. Dari para pemilik barang tersebut yang akan saling menyerahkan hak miliknya. Sedangkan obyeknya adalah setiap barang atau benda yang dapat dijual, hal ini sesuai dengan Pasal 1542 KUHPer. Secara khusus ada sifat dari Perjanjian Tukar…

PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH WARGA JAKARTA DI JAKARTA ALA ANIES, MUNGKINKAH?
harianjalegal.com , Opini Hukum / Februari 17, 2017

Gambar: Lamudi dan liputan6.com Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU1/2011”) dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP 64/2016”) mengatakan bahwa: “Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah” Kemudian kita berbicara mengenai lokasi, Sesuai dengan Pasal 2 PP 64/2016 pemerintah harus sudah mempunyai suatu wilayah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0.5 (nol koma lima) hektar dan dimuat dalam suatu rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya Anies harus menyediakan minimal 50.000M2 (lima puluh ribu meter pesegi) dan dimuat dalam PERDA DKI. Apakah di dalam PERDA No.01 tahun 2012 tentang RTRW Jakarta wilayah ini sudah disedikan? Silahkan dicek. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta perumahan lainnya yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (“PMK 113/2014”), pada Pasal 2 ayat (1) PMK 113/2014 luas tanah rumah MBR adalah untuk luas tanah 60m2…

Hakim (Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Persidangan)

Sumber Gambar: www.wvgazettemail.com PENGERTIAN Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”. Dalam proses peradilan di Indonesia dikenal istilah Hakim Karier dan Nonkarier, istilah tersebut dapat kita temui antara lain dalam Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“3/2009”) yang menyatakan: (1)    Calon hakim agung berasal dari hakim karier. (2)    Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier. Dalam Penjelasan Pasal 6B 3/2009 tersebut dikatakan bahwa: Ayat (1): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Dari Pasal 6B 3/2009…

LISENSI OPERATOR PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

Pertanyaan: Perusahaan kami menggunakan crane untuk melakukan proses produksi, apakah operator dari crane tersebut harus punya izin tersendiri? Terima kasih Sumber: Fedeccon.org Jawaban: Penggunaan pesawat angkat dan angkut atau crane merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses produksi, demikian juga yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menggunakan alat pesawat angkat dan angkut. Namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dalam hal melakukan pembuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat dan angkut. 1.   OPERATOR Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut (“Permennaker 05/1985”) Pasal 4 berbunyi: “setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki keterampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut.” Artinya adalah bahwa untuk setiap pesawat angkat dan angkut harus dijalankan oleh orang yang memiliki keterampilan khusus tentang pesawat angkat dan angkut. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut (“Permnennaker 09/2010”) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa: “operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki ketrampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut” Lalu bagaimana menentukan seorang operator dikatakan sebagai operator yang mempunyai kemampuan dan…

Penghinaan Terhadap Etnis Tertentu Melalui Media Sosial, Bagaimana Hukum?

Pertanyaan: Bagaimana hukuman bagi seseorang yang menghina suatu etnis atau suku tertentu melalui media sosial? ilustrasi: www.newsth.com Jabawan: Etnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU Diskriminasi”) adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadar, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Penghinaan terhadap terhadap suatu suku diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.   Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di larang menjalankan pencarian tersebut.   R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa disini tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak,…

KOPERASI PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN TERBATAS, BOLEH KAH?

PERTANYAAN: Selamat siang Si eSHa, terkait dengan perubahan kepemilikan Persebaya Surabaya United yang sekarang dimiliki oleh POLRI sebanyak 90%, apakah hukum Indonesia memperbolehkan hal yang demikian? Trimakasih Logo Bhayangkara Surabaya United (Sumber:wikipedia) JAWABAN: Dari informasi yang kami peroleh dari media onlie yang berjudul BHAYANGKARA SURABAYA UNITED SAH 90 PERSEN MILIKPOLRI , menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia kini sudah sah memiliki 90 persen saham dari Bhayangkara Surabya United yang merupakan milik PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB). Sedangkan Gede Widiade yang menjabat sebagai CEO MMIB sekarang hanya memiliki 10 Persen. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki saham? Yang memiliki saham 90% dari MMIB tersebut bukanlah Lembaga POLRI langsung, namun melalui Koperasi Polisi yang bernama Prima Koperasi Polisi (Primkoppol). Seperti kami katakan di awal bahwa Bhayangkara Surabaya United itu merupakan PT Mitra Muda Inti Berlian, artinya Bhayangkara Surabaya United adalah Perseroan terbatas. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau…

Jika Ada Pedamaian, Bagaimana Kasus Pidananya?

Pertanyaan: Mau tanya bpk2 yth bila ada perbuatan pidana ringan (pemukulan) tp sudah diselesaikan damai dg perjanjian bermaterai dapatkah keluarga melaporkan kpd pihak yg berwajib..? (PA by Facebook) Sumber Sambar: waktoe.com Jawab: Selamat siang Pak, terima kasih sudah bertanya. Tindak pidana yang bapak maksud yaitu tentang pemukulan namun tidak dijelakan secara detail mengenai kronologinya. Namun kami berasumsi bahwa pemukulan yang bapak maksud adalah penganiayaan yang dimaksud dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Jadi atas tindakan pemukulan tersebut ada dua kemungkinan yang akan dikenakan terhadap orang yang bapak maksud yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah dengan pemberatan ditambah sepertiga jika korban adalah bawahan pelaku. Kemudian hal berikutnya kita harus ketahui adalah bahwa Tindak Pidana Penganiayaan adalah delik biasa. Mengenai kesepakatan…

Cinta Ade kepada Anwar Berujung di 223

Anwar sewaktu ditangkap (sumber: merdeka.com) Ada yang tahu tentang serial drama yang berjudul “PRISON BREAK”?, serial drama Amerika Serikat ini pertama kali tayang pada tahun 2005 di Fox Broadcasting. Certinya adalah tentang seorang yang ditangkap karena diduga melakukan kejahatan dan saudara kandungnya membantu untuk lepas dari hukuman sampai kabur dari penjara. Baru-baru ini “Prison Break” ala Indonesia terjadi, bukan dengan menggali terowongan, melompat tembok atau merusak sesuatu yang ada pada Lapas tapi dengan cara menyamar. Seorang narapidana yang bernama Anwar alias Rizal (25) kabur dari Rutan Salemba, Anwar menjadi narapidana atas kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan siswi MTs asal Benhil, Tanahabang, Jakarta Pusat. Kaburnya Anwar atas bantuan istrinya yang bernama Ade Irma Suryani, dengan cara memberikan baju gamis kepada Anwar untuk dipakai pada saat pelarian terpatnya pada hari Kamis, 7 juli 2016. Begitu “cintanya” terhadap suami sampai lupa kalau Anwar yang telah memerkosa dan membunuh keluarganya yang bernama AAP. Ade dan Anwar sepakat untuk bekerjasama membantu Anwar keluar dari Rutan Salemba. Pada hari pertama lebaran tepatnya pada tanggal 6 juli 2016 Ade sudah datang mengunjungi sang suami, entah apa yang mereka bicarakan hanya mereka yang tahu yang pasti pada lebaran kedua Ade datang kembali dengan membawa baju gamis yang digunakan…