BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1653 yang berbunyi: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan” Dari bunyi Pasal 1653 KUHPer kita bisa klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensi: Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, Badan hukum ini adalah badan hukum yang sengaja dibentuk oleh pemerintah dalam rangka kepentingan negara, baik itu lembaga negara maupun perusahaan negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika dibentuk oleh Undang-Undang maka yang membentuk badan hukum itu adalah Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah, maka pembentuk badan hukum itu adalah Presiden. Contohnya dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah,yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Pengakuan ini…

HARUSKAN PARA PIHAK HADIR DALAM PROSES PERCERAIAN?

Pertanyaan: Kalau mengajukan perceraian dari pihak Wanita, tanpa harus hadir dalam sidang apakah bisa ya. Mohon infonya. Matur Sukseme Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya, Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) Pasal 38 bahwa suatu perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan. Jika seseorang ingin melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun layaknya suami istri (lihat Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974”). Ada beberapa alasan yang sehingga seseorang bisa melakukan permohonan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 09/1975”) Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara…

Wanprestasi: Kesepakatan Memberikan Pekerjaan

Pertanyaan: Selamat siang bpk/ibu, mohon pencerahannya utk kasus yg sy alami… Dulu sy ditawarin kerjaan oleh tetangga sy tp lewat jalur agen dan waktu itu ada kesepakatan bahwa dgn membayar sejumlah uang sy bisa bekerja dlm jangka waktu 3 bln, dan akhirnya sy setuju dan tanpa ada hitam diatas putih hanya selembar kwitansi pembayaran. Dan sampai 6 bln lbh sy blm jg bekerja dgn berbagai alasan. Dan sy putuskan utk mencabut berkas dan uang sy tp berbelit belit…nah yg sy tnyakan apakah kasus sepeeti ini bisa diperkarakan hukum? Terimakasih atas jawabannya… Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, kami akan mencoba memberikan jawaban. Pada dasarnya kami tidak menemukan adanya aturan yang mengharuskan seorang yang sedang mencari pekerjaan memberikan sejumlah uang untuk memperoleh pekerjaan. Karena pada dasarnya orang mencari pekerjaan untuk memperoleh uang. Namun jika hal tersebut memang diperjanjikan maka sesuai dengan keterangan saudara yang menyatakan bahwa sudah ada selembar kwitansi pembayaran kami menganggap saudara dan agen sudah memiliki kesepakatan tertentu walaupun tidak ada perjanjian tertulis. Pada dasarnya untuk melihat suat perjanjian dikatakan sah harus mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang memiliki empat unsur 1. Sepakat mengikatkan diri 2. Cakap dalam membuat perikatan 3. Suatu Hal tertentu dan…

Peradilan Semu:Belajar Jadi Penegak Hukum Yang Baik

Banyak orang beranggapan lulusan/orang yang masih kuliah di perguruan tinggi hukum tahu tentang hukum. Sehingga mereka akan bertanya hal kecil apapun kepada orang hukum tersebut. Sebenarnya dari kejadian tersebut adalah suatu harapan bahwa sarjana hukum dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat selama kuliah. Ketika kuliah, mahasiswa hanya dibatasi waktu bertatap muka dengan dosen. Baik jumlah pertemuan (biasanya 14 kali) atau jam perkuliahan, sehingga tidak semua ilmu dari setiap mata kuliah bisa mahasiswa dapatkan. Mahasiswa hukum pasti belajar tentang hukum acara, sebagian besar kampus akan menyuruh mahasiswanya untuk melakukan survei di pengadilan bisa juga sampai melakukan penelitian dan prektek kerja lapangan. Atau bagi yang senang membaca akan merasa hal itu sudah sempurna, sehingga mereka hanya bisa kampus, pulang ke kos/rumah dan ke warung makan. Namun apakah itu cukup? Saya secara pribadi mengatakan TIDAK! Bagi mahasiswa hukum, sebagian besar memiliki cita-cita ingin menjadi bagian dari penegak hukum. Ada yang ingin jadi jaksa, hakim, panitera atau advokat dan lain-lain. Tentunya dengan memiliki cita-cita tersebut, mereka harus (akan) tau apa yang menjadi tugas mereka jika mereka berhasil menggapai cita-citanya. Di Fakultas Hukum selain mahasiswa belajar di kelas tentang hukum, mahasiswa juga dapat belajar di Peradilan Semu. Bagi orang yang tidak kuliah di…

Hakim (Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Persidangan)

Sumber Gambar: www.wvgazettemail.com PENGERTIAN Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”. Dalam proses peradilan di Indonesia dikenal istilah Hakim Karier dan Nonkarier, istilah tersebut dapat kita temui antara lain dalam Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“3/2009”) yang menyatakan: (1)    Calon hakim agung berasal dari hakim karier. (2)    Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier. Dalam Penjelasan Pasal 6B 3/2009 tersebut dikatakan bahwa: Ayat (1): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Dari Pasal 6B 3/2009…

SK Lisensi Pengacara Dari BNSP Bertentangan Dengan Undang-Undang?

Gambar : SK 0562/2016 BNSP Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar pemerintah memiliki  kewenangannya untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut, salah satu peraturan pemerintah yang di buat adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat dengan BNSP. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 ( “PP BNSP”) merupakan dasar hukum yang dibuat pemerintah untuk membuat BNSP dengan pertimbangan bahwa BNSP dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Pada website BNSP menjelaskan bahwa BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu : pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini dimulai pada awal tahun…

TANDA TANGAN PERJANJIAN MEWAKILI PERUSAHAAN

Pertanyaan: Jika seseorang mengadakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Siapakah yang berhak menandatangani suatu perjanjian apakah harus direksi berdasarkan jabatannya?,: sumber gambar: mcrrecruit.com Jawaban: Pada dasarnya yang berwenang untuk mengurus Perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Pasal 1 angka 5: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesua dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroanm, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut: Salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT and anggaran dasar. Mengenai kewenangan Direksi juga disebutkan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98 ayat (1) UUPT yang berbunyi: Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT: (1)  Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…

PEMBERIAN KUASA DENGAN SURAT KUASA DALAM SISTEM PERADILAN
harianjalegal.com , Hukum Acara Perdata / Oktober 22, 2015

Gambar Surat Kuasa Dulu penggunaan surat kuasa hanya dikenal dalam dunia hukum, akan tetapi saat ini surat kuasa sudah digunakan untuk berbagai keperluan sederhana dalam kehidupan masyarakat. Jika kita melihat aturan hukum di Indonesia Surat Kuasa tidak ada diatur secara detail, namun untuk memahami istilah Surat Kuasa maka kita bisa melihat istilah Pemberian Kuasa terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”): Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan: Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Apabila kita bagi maka pasal tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu 1.    suatu persetujuan   2.  pemberian kekuasaan terhadap orang lain  3.    melakukan sesuatu atas nama orang yang menyerahkan kuasa tersebut. Unsur Suatu Persetujuan sebagaimana dimaksud di atas tentunya harus memenuhi Pasal 1320 KUHperdata yaitu mengenai Sepakat, Cakap, Suatu Hal tertentu dan Sebab yang halal. Atas unsur tersebut dinyatakan secara tegas berakibat apa yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan dari pemberi kuasa secara hukum. Untuk bentuk surat kuasa bisa dilihat di Pasal 1793 KUHPerdata yang berbunyi: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan….