Jangka Waktu Penahanan dan Akibat Hukumnya
Hukum Acara Pidana / Juli 3, 2017

Pertanyaan: Assalamualaikum.. Minta pencerahannya Bapak/Ibu.. Jika selama 4bln belum ada pelimpahan berkas ke kejaksaan, Apakah tanahan berhak untuk meminta pembebasan? Terima kasih Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) atau masih menggunakan Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) sebagai acuan dalam melakukan proses pemeriksaan suatu perkara dalam hal-hal tertentu tidak diberikan batas-batas bagi penegak hukum untuk melakukan penahanan bahkan tidak ada instansi luas yang mengawasai penanganan yang dilakukan oleh instansi kepolisian. Karena tidak ada batas waktu yang diatur dalam HIR menyebabkan banyaknya orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana ditahan sampai melewati batas waktu hukum yang mungkin diterima oleh pelaku. Sejak berlakunya KUHAP mulailah diatur lebih detail masa-masa penahanan bagi orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sebelum menjelaskan tentang penahanan, kami akan menjelaskan proses sebelum penahanan  yaitu adanya penangkapan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menutut cara yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan atas adanya bukti permulaan dan/atau pelaku ditanggap karena tertangkap tangan. Kemudian pada Pasal 19 KUHAP mengatur…

Daluarsa Penuntutan Dan Daluarsa Menjalankan Pidana
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Juni 12, 2017

Pertanyaan: Mohon penjelasannya apakah kasus pidana bisa ada masa kadaluarsanya? Sampai berapa tahun kalo ada kadaluarsanya? Jawaban: Terima kasih atas Pertanyaannya, Karena saudara tidak menjelaskan daluarsa apa yang saudara maksud maka kami akan menjelaskan daluarsa dalam penuntutan dan menjalankan hukuman. Penuntutan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan duputus oleh hakim di sidang KUHP mengatur beberapa hal yang menyebabkan gugurnya kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan yaitu: Tidak adanya aduan pada delik aduan; Ne bis in idem; Meninggalnya pelaku; Daluarsa; Telah dibayarkan dendan maksimum kepada pejabat tertentu terhadap pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja; Adanya suatu abolisi atau amnesti. Dari beberapa hal yang menyebabkan gugurnya kewenangan jaksa adalah DALUARSA. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  daluarsa/kedaluarsa adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya);habis tempo. Daluarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 KUHP yaitu: Sesudah 1 (satu) tahun untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan; Sesudah 6 (enam) tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun; Sesudah…

MENJADI SAKSI DALAM SUATU PERKARA PIDANA
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Mei 17, 2017

Pada sebuah perkara pidana penegak hukum akan mencari kebenaran materil demi tercapainya suatu titik terang mengenai perkara tersebut. salah satu cara yang dilakukan adalah mengumpulkan alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang HUkum Acara Pidana (“KUHAP”) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu hal yang paling penting dalam pembuktian suatu perkara adalah adanya saksi baik yang diajukan terdakwa/tersangka atau yang diperoleh sendiri oleh penegak hukum. KUHAP memberikan Penjelasan bahwa saksi adalah orang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suaru perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (lihat Pasal 1 angka 26) dan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan Ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu (lihat Pasal 1 angka 27 KUHAP). Namun Penjelasan mengenai saksi ini diperjelas dan dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa saksi termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia…

Tindakan Asusila Oleh Anak

Pertanyaan Apakah seorang yang telah melakukan perbuatan asusila dapat dipidana? Sedangkan pelaku sama-sama anak dibawah umur. Mohon untuk dijelaskan serta dasar hukumnya. Terimakasih Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah pernah kami buat, sebagaimana kami jelaskan tentang Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan tidak berbeda dengan perbuatan asusila. Defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam undang-undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pertanyaan saudara tidak dijelaskan secara detail kronologis perbuatan asusilan yang saudara maksud. Namun kami akan menjelaskan secara umum Perbuatan asusila, perbuatan asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. R.Soesilo dalam bukunya yang…

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – Laporan Korupsi

Pertanyaan: Mohon pencerahan Bapak/I ahli hukum, kepala desa kami dan bawahannya telah korupsi dana desa, yang saya tanya bagaimana prosedur untuk melaporkan mereka dan kepada siapa saja dilaporkan? Terima kasih Jawab: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Saudara tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah yang dikorupsi oleh Kepala Desa tersebut. Asumsi kami dari pertanyaan saudara adalah Kepala Desa saudara melakukan penyelewengan dana desa sehingga merugikan keuangan desa tersebut. Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan delik yang setiap orang bisa melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun…

Peradilan Semu:Belajar Jadi Penegak Hukum Yang Baik

Banyak orang beranggapan lulusan/orang yang masih kuliah di perguruan tinggi hukum tahu tentang hukum. Sehingga mereka akan bertanya hal kecil apapun kepada orang hukum tersebut. Sebenarnya dari kejadian tersebut adalah suatu harapan bahwa sarjana hukum dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat selama kuliah. Ketika kuliah, mahasiswa hanya dibatasi waktu bertatap muka dengan dosen. Baik jumlah pertemuan (biasanya 14 kali) atau jam perkuliahan, sehingga tidak semua ilmu dari setiap mata kuliah bisa mahasiswa dapatkan. Mahasiswa hukum pasti belajar tentang hukum acara, sebagian besar kampus akan menyuruh mahasiswanya untuk melakukan survei di pengadilan bisa juga sampai melakukan penelitian dan prektek kerja lapangan. Atau bagi yang senang membaca akan merasa hal itu sudah sempurna, sehingga mereka hanya bisa kampus, pulang ke kos/rumah dan ke warung makan. Namun apakah itu cukup? Saya secara pribadi mengatakan TIDAK! Bagi mahasiswa hukum, sebagian besar memiliki cita-cita ingin menjadi bagian dari penegak hukum. Ada yang ingin jadi jaksa, hakim, panitera atau advokat dan lain-lain. Tentunya dengan memiliki cita-cita tersebut, mereka harus (akan) tau apa yang menjadi tugas mereka jika mereka berhasil menggapai cita-citanya. Di Fakultas Hukum selain mahasiswa belajar di kelas tentang hukum, mahasiswa juga dapat belajar di Peradilan Semu. Bagi orang yang tidak kuliah di…

Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / April 8, 2017

Pertanyaan: Saya ingin bertanya. Seorang anak klas 1 smp dituduh membunuh temannya. Apakah anak tersebut dikenakan pasal pembunuhan? Tolong infonya   Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami akan memberikan defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)mengenai pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX tentang “kejahatan terhadap nyawa” dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pertanyaan yang Anda sebutkan tidak menjelaskan secara jelas kronologi pembunuhan yang dilakukan anak tersebut. Namun atas perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal Pembunuhan sebagaimana termuat dari 13 Pasal KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yang hukumunyaa beragam…

Hakim (Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Persidangan)

Sumber Gambar: www.wvgazettemail.com PENGERTIAN Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”. Dalam proses peradilan di Indonesia dikenal istilah Hakim Karier dan Nonkarier, istilah tersebut dapat kita temui antara lain dalam Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“3/2009”) yang menyatakan: (1)    Calon hakim agung berasal dari hakim karier. (2)    Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier. Dalam Penjelasan Pasal 6B 3/2009 tersebut dikatakan bahwa: Ayat (1): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Dari Pasal 6B 3/2009…

Penghinaan Terhadap Etnis Tertentu Melalui Media Sosial, Bagaimana Hukum?

Pertanyaan: Bagaimana hukuman bagi seseorang yang menghina suatu etnis atau suku tertentu melalui media sosial? ilustrasi: www.newsth.com Jabawan: Etnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU Diskriminasi”) adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadar, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Penghinaan terhadap terhadap suatu suku diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.   Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di larang menjalankan pencarian tersebut.   R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa disini tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak,…

Jika Ada Pedamaian, Bagaimana Kasus Pidananya?

Pertanyaan: Mau tanya bpk2 yth bila ada perbuatan pidana ringan (pemukulan) tp sudah diselesaikan damai dg perjanjian bermaterai dapatkah keluarga melaporkan kpd pihak yg berwajib..? (PA by Facebook) Sumber Sambar: waktoe.com Jawab: Selamat siang Pak, terima kasih sudah bertanya. Tindak pidana yang bapak maksud yaitu tentang pemukulan namun tidak dijelakan secara detail mengenai kronologinya. Namun kami berasumsi bahwa pemukulan yang bapak maksud adalah penganiayaan yang dimaksud dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Jadi atas tindakan pemukulan tersebut ada dua kemungkinan yang akan dikenakan terhadap orang yang bapak maksud yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah dengan pemberatan ditambah sepertiga jika korban adalah bawahan pelaku. Kemudian hal berikutnya kita harus ketahui adalah bahwa Tindak Pidana Penganiayaan adalah delik biasa. Mengenai kesepakatan…