SK Lisensi Pengacara Dari BNSP Bertentangan Dengan Undang-Undang?

Gambar : SK 0562/2016 BNSP Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar pemerintah memiliki  kewenangannya untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut, salah satu peraturan pemerintah yang di buat adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat dengan BNSP. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 ( “PP BNSP”) merupakan dasar hukum yang dibuat pemerintah untuk membuat BNSP dengan pertimbangan bahwa BNSP dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Pada website BNSP menjelaskan bahwa BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu : pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini dimulai pada awal tahun…

Kompetensi Pengadilan Anak

Pertanyaan: Selamat Pagi Pak, saya mau bertanya tentang Kasus tindak pidana yang dilakukan seorang anak. Pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, apakah ada pengadilan yang khusus untuk itu? Trims. Sumber Gambar: www.infactcanada.ca Jawab: Kompetensi pengadilan biasa juga disebut dengan yurisdiksi pengadilan, yaitu kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memustuskan sesuatu. Secara umum di Indonesia Kompetensi dibagi menjadi dua yakni, kompetensi absolut dan Kompetensi relatif Kompetensi Absolut Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa  untuk memeriksa suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya adalah bahwa di Indonesia, ada 4 Badan  peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan satu Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan siapa dan apa perbuatan hukum yang dilakukan. Misalnya jika seorang anggota militer melakukan pidana, maka menjadi kewenangan militer untuk memeriksanya, dan jika orang tersebut seorang sipil maka yang berhak mengadili adalah kewenangan Peradilan umum. Lalu, bagaimana jika yang melakukan tindak pidana seorang…

Razia Kendaraan Yang Sah Secara Hukum

Pertanyaan: Akhir-akhir ini ada Video yang merekam suatu razia yang dilakukan oleh polisi dimana dalam video tersebut si pengendara meminta surat tugas dari polisi karena polisi meminta menunjukkan surat-surat kepada pengendara. Sebenarnya adakah hak dari pengendara untuk meminta surat tugas dan bagaimana jenis razia yang sah, karena dalam perkembangan berita si pengendara tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Terima Kasih SHSL. Sumber Gambar: www.haikudeck.com Jawab: Banyak razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena maraknya kejahatan seperti pencurian dan begal karena hal tersebut memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai pengaturannya, secara khusus razia yang dilakukan oleh aparat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (“PP 42/1993”).  Razia atau pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 2 PP 42/1993, Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Kegiatan Razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan agenda utama dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (“Satlantas”), selain satlantas yang berhak melakukan razia adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita akan membahas kegiatan razia yang dilakukan oleh Satlantas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal…

OBJEK DAN TUJUAN PRAPERADILAN
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / November 3, 2015

Pertanyaan: Terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung. Saya mau tanya nih, saya sering lihat di stasiun televisi metro TV dan TV One.., disitu banyak diberitakan tersangka korupsi yang ditangka KPK mengajukan praperadilan di pengadilan negeri, yang saya ingin tanyakan adalah: Apa itu yang dimaksud Praperadilan? Dan undang-undang mana Praperadilan itu diatur?  Kenapa semakin banyak tersangka korupsi yang mengajukan Praperadilan? Mohon untuk jawaban untuk 3 (tiga) pertanyaan diatas.   Gambar Ilustrasi Penetapan Tersangka (Sumber:JPNN) Jawab: Menurut Hartono dalam bukunya “Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (melalui Pendekatan Hukum Progresif)” menyatakan bahwa Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi. Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a.   Sah atau tidaknya suatu penangkapan dana tau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa…

Gratis Dalam Mengambil Barang Bukti Di Kepolisian
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / Oktober 30, 2015

Pertanyaan: Mau tanya………. Untuk mengeluarkan kendaraan dr polisi pasca kecelakaan lalu lintas sebenarnya apakah ada biayanya? Itu ada aturannya ataukah hanya oknum?   Gambar: Ilustrasi Pembayaran Jawab: Dari pertanyaan anda kami menyimpulkan bahwa anda mengalami kecelakaan dimana kendaraan yang anda gunakan pada saat kecelakaan tersebut disita oleh Penyidik. Namun anda tidak menjelaskan apakah proses dalam pemeriksaan atau sudah selesai. Jika Kendaraan anda masih diperlukan dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi: Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a.  kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.  2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi…

PERADILAN IN ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM TERDAKWA
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / Oktober 19, 2015

Ilustrasi Persidangan in absentia PENDAHULUAN Mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah (beaurocratic corruption), tetapi juga dalam sistem peradilan (judiciary corruption) di Indonesia. (Syamsuddin, 2011: 175) Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) maka pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa pula. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Salah satu cara yang dilakukan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (in absentia). Sidang in absentia ini telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana…