Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertanyaan: Selamat malam semuanya, saya mau tanya, mungkin ada yang tahu soal pertanahan. Ceritanya begini, saya beli suratnya cuma batas notaris. PBB masih atas nama orang lain, maksud saya PBB-nya mau ganti nama saya, caranya gimana ya mohon pencerahannya. Jawab: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994 (“UU PBB”). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Setiap orang yang mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan/atau menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan adalah orang yang menjadi subjek pajak sehingga wajib untuk membayar pajak. Oleh karena itu jika ada peralihan hak atas suatu tanah dan/atau bangunan maka harus dilakukan mutasi PBB agar orang atau badan hukum sebagai pemilik hak baru dapat dibebankan PBB. Untuk melakukan mutasi PBB, pemilik baru harus melakukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melengkapi permohonan tersebut, saudara mohon untuk melampirkan: Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan…

TIDAK TERLIBAT DALAM MENJUAL WARISAN

Pertanyaan: saya mau bertanya, ada tana warisan Peninggalan orang tua saya yang belum dibagi-bagi. Namun tanah tersebut sudah dijual tanpa melibatkan saya, apa yang bisa saya lakukan secara hukum? dan siapa saja yang menjadi ahli waris itu? Gambar: Tanah Milik Siapa (Jordanstudio.com)   Jawab: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 833 ayat (1) Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.  Pasal 832 ayat (1) Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.  Yang artinya adalah ketika ada jual beli atas Tanah warisan, maka seharusnya tanah warisan tersebut disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak atas tanah tersebut serta menghadap pejabat pembuat akta (notaris). Jika salah satu ahli waris tidak bisa menghadiri pembuatan akta maka dapat membuat surat persetujuan dibawah tangan yang dilegalisir oleh Notaris. Bagaimana Jika Ada Salah Satu Ahli Waris Tidak Dilibatkan?? jika ada ahli waris yang merasa haknya dilanggar dengan tidak melibatkan dalam proses penjualan tanah warisan tersebut maka ahli waris dapat melakukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud…

Pengakuan Hak Tanah VS Sertipikat Tanah
harianjalegal.com , Hukum Agraria / Oktober 21, 2015

Pertanyaan Kita memiliki tanah yang hanya memiliki Pengakuan hak dan belum memiliki sertipikat, dan kemudian ada yang klaim tanah kita dan sudah memiliki sertipikat, kalau begitu siapa yang menang ya?“ Gambar: Sertipikat Pertama kita akan membahas tentang apa itu pengakuan hak, istilah pengakuan hak dalam Agraria dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah dimana dalam Pasal 7 disebutkan:  Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334).Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunya maupun letak, luas dan batas-batas tanahnya. Pengakuan hak yang dimaksudkan di dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika menurut Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433) yang berwenang memberikan hak…