PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN PADA MASA LIBUR LEBARAN 2017

Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan sudah memiliki nama fasilitas primer seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan, atau dokter keluarga yang bisa dikunjungi pada saat sakit di Kartu BPJS. Sebagaimana kami ambil dari Q&A BPJS  bahwa Kartu BPJS berlaku secara nasional, maksudnya adalah jika sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS maka bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jika peserta terdaftar di suatu daerah dan peserta tersebut berada diluar daerah maka dalam kondisi ringan peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan yang sedang dituju. BPJS Kesehatan setempat akan mengarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang siap untuk melayani peserta di daerah tersebut. Jika butuh penaganan khusus dari dokter spesialis maka akan dirujuk kerumah sakit di kota yang dituju tersebut. Namun dalam keadaan darurat yang penanganannya untuk mencegah kematian, keparahan atau kecatatan peserta dapat pergi ke fasilitas kesehatatan manapun yang lokasinya berada disekitar peserta. Pada saat libur lebaran BPJS Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Pelayanan No. 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Peserta Pada Masa Libur Lebaran Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatakan: 1 . Program Mudik Nyaman Selama Di Kampung Halaman Bersama BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran yaitu H-7 dan H+7 libr lebaran (tangal 18 Juni – 02 Juli 2017); 2 ….

PERJANJIAN KERJA BAHASA INGGRIS DAN MASA PERCOBAAN KERJA

Pertanyaan: Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya.. saya adalah eks karyawan di perusahaan malaysia yang beroperasi di indonesia. Pada awal join saya diberikan perjanjian kerja berbahasa inggris dan saya ttd dalam 2 rangkap 1 ada materainya dan 1 tidak, yang bermaterai diambil hrd yang tidak bermaterai diserahkan kepada saya. Ternyata masa probation saya 9 bulan dan saya akhirnya mengundurkan diri pada bulan 8 karena saya merasa tidak sesuai undang-undang tenaga kerja. Pertanyaan saya dapatkah saya menuntut perusahaan tersebut ke disnaker?, dapatkah saya menuntut kerugian berupa uang?, dasar hukum saya menuntut?, apabila pihak disnaker kabupaten tidak mau membantu apa yang harus saya lakukan?. Terima kasih. Dapatkah saya menuntut perusahan karena tidak menjalan Undang-Undang Keterangan kerjaan dengan benar karena Perjanjian Kerja dalam bahasa ingris Masa percobaan 9 bulan   Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Saudara, dari beberapa pertanyaan saudara kami kerucutkan menjadi dua dan akan mencoba menjawab satu persatu. Perjanjian Kerja Dalam Bahasa Inggris Mengenai Perjanjian kerja, syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian tersebut harus sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”)  yaitu perjanjian kerja harus: ada kesepakatan Kedua belah pihak, para pihak mampu atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal yang…

LISENSI OPERATOR PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

Pertanyaan: Perusahaan kami menggunakan crane untuk melakukan proses produksi, apakah operator dari crane tersebut harus punya izin tersendiri? Terima kasih Sumber: Fedeccon.org Jawaban: Penggunaan pesawat angkat dan angkut atau crane merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses produksi, demikian juga yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menggunakan alat pesawat angkat dan angkut. Namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dalam hal melakukan pembuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat dan angkut. 1.   OPERATOR Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut (“Permennaker 05/1985”) Pasal 4 berbunyi: “setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki keterampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut.” Artinya adalah bahwa untuk setiap pesawat angkat dan angkut harus dijalankan oleh orang yang memiliki keterampilan khusus tentang pesawat angkat dan angkut. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut (“Permnennaker 09/2010”) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa: “operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki ketrampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut” Lalu bagaimana menentukan seorang operator dikatakan sebagai operator yang mempunyai kemampuan dan…

DILEMA BURUH YANG TIDAK SEHARUSNYA KONTRAK?

Sumber Gambar: newindianexpress.com Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa indonesia telah sadar bahwa pekerjaan adalah kebutuhan hak asasi tiap-tiap warga negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD juga membahas tentang ketenagakerjaan dimana diharuskannya negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengupayakan pekerjaan diberbagai sektor. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat yang meningkat secara cepat yang  tidak merata menyebabkan pengaruh dalam dunia pekerjaan, salah satunya adalah akan semakin banyak pula pengangguran. Ketakutan akan status penggangguran, membuat banyak orang bekerja dengan “terpaksa”. “Terpaksa” karena tidak sesuai bakat yang dimiliki, terpaksa karena harus jauh dari keluarga, terpaksa karena gaji merasa tidak cukup dan lain sebagainya. Dari pengalaman penulisalami baik ketika bekerja suatu perusahaan maupun di kantor advokat  sering menemui seorang buruh harus bertahan di suatu perusahaan dengan status kontrak walupun mereka sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Hubungan yang timbul dari buruh dan pengusaha adalah hubungan kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara Buruh dengan Pengusaha yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang…

TANDA TANGAN PERJANJIAN MEWAKILI PERUSAHAAN

Pertanyaan: Jika seseorang mengadakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Siapakah yang berhak menandatangani suatu perjanjian apakah harus direksi berdasarkan jabatannya?,: sumber gambar: mcrrecruit.com Jawaban: Pada dasarnya yang berwenang untuk mengurus Perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Pasal 1 angka 5: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesua dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroanm, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut: Salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT and anggaran dasar. Mengenai kewenangan Direksi juga disebutkan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98 ayat (1) UUPT yang berbunyi: Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT: (1)  Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…

CUTI BERSAMA DAN CUTI TAHUNAN
harianjalegal.com , Hukum Buruh / Desember 21, 2015

Pertanyaan: Selamat Pagi, saya mau bertanya tentang Cuti. Saat ini saat bekerja di sebuat perusahaan swasta sejak Februari 2015 (atau kurang lebih 10 Bulan) saya mau mengambil cuti dengan mengikuti cuti bersama sebagaimana yang tertera dalam kalender 2015, bagaimana aturan secara hukum? Sumber Gambar: www.Careerealism.com Jawab: Selamat Pagi, Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaa”) tidak ada dijelakan mengenai Cuti Bersama sebagaimana yang terdapat pada kalender, namun secara detail hal ini bisa kita lihat dalam Keputusan Bersama Meteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Nomor 3/SKB/MEN/V/2014 Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2015 (“SKB 2015”)yang pada intinya menjelaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan. SKB 2015 dibuat setiap tahun dari beberapa tahun terakhir dengan ketentuan yang sama mengenai penggunaan cuti bersama. Penggunaan cuti bersama merupakan bagian dari penggunaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat 2 huruf c  UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara…

BISAKAH MOGOK KERJA DI PECAT DARI PERUSAHAAN?
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 24, 2015

Pertanyaan Akhir-akhir ini banya buruh yang melakukan Mogok kerja, apakah itu diperbolehkan? Bagaimana kedudukan mereka di suatu perusahaan, apakah mereka bisa dikenakan Surat peringatan atau sanksi (pemecatan)? Gambar Ilustrasi Mogok Kerja (sumber:www.cartoonstock.com) Jawab Sesuai dengan Pasal 1 angka 23Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan” Di Indonesia, mengenai Mogok kerja di atur dan dapat kita lihat dalam Pasal 137-145 UU Ketenagakerjaan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 368.Kp.02.03.2002Tahun 2002 Tentang Prosedur Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Lock Out) (“SE Menakertrans 368”) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (“Kepmen 232”). Mogok kerja merupakan hak dari setiap setiap pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan. Untuk dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi Pasal 139 dan 140 UU Ketenagakerjaan Pasal 139 UU Ketenagakerjaan: “Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur…

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DIDAMPINGI LAWYER? SAH ATAU TIDAK?
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 5, 2015

Pertanyaan: Bagaimana kalau dalam pembentukan Perjanjian Kerja Bersama dalam suatu perusahaan, pengusaha menggunakan pendapingan Lawyer? Sah atau tidak? Gambar Ilustrasi Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Jawab: Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) Pasal 1 angka 21 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat buruh atau beberapa serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Latar belakang pembentukan PKB diatur dalam Pasal 108 UUK yang berbunyi: Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.  Artinya adalah PKB ini bisa mengesampingkan Peraturan Perusahaan dalam suatu perusahaan. Dalam prores pembuatan PKB haruslah dilandasi dengan itikad baik, yang berarti haruas ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarealaan/kesadaran yang artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain. Itikad baik dalam proses pembentukan PKB juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata  Cara…

PHK Karena Merokok!
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 2, 2015

Pertanyaan: Saya seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan, pada suatu saat saya ketahuan merokok disalah satu ruangan kantor yang ada tulisan dilarang merokok dan sudah diatur dalam peraturan perusahaan. Kemudian setelah kejadian tersebut saya langsung di PHK, apakah itu sah? Terima Kasih. Gambar Ilustrasi PHK Jawab: Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) mengartikan bahwa Pemberhentian atau Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Dalam Pasal 151 ayat (1)  UUK berbunyi: Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. (penjelasan: yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang pisitif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerjaan/buruh.) Seharusnya apabila ada kejadian yang Anda ceritakan, maka alangkah baiknya Pengusaha melakukan pembinaan untuk menghindari tindakan PHK dengan karyawan. Kalaupun perusahaan ingin melakukan tindakan PHK tersebut  harus melalui suatu prosedur yang sudah di atur dalam Undang-Undang, jika suatu perusahaan menganggap Karyawan melakukan pelanggaran katakanlah merokok ditempat yang sudah ada aturan dilarang merokok…