Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Kaca Mata Hukum
Hukum Keluarga dan Waris / Juni 21, 2017

Pertanyaan: Assalamualaikum wr.wb bpak ato ibu pengacara digrup ini…Sy domisili surabaya mohon bantuan bimbingannya,apabila orang tuanya bercerai apakah seorang anak umur 5 tahun hak asuhnya bs jatuh ke ayahnya…Atas perhatiannya sy ucapkan terima kasih 🙏🙏🙏   Jawaban: Baik terima kasih atas pertanyaan anda, Sejak dalam perkawinan dilangsungkan dan memperoleh anak maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tengan Perkawinan (“UU Perkawinan”) Pasal 45 ayat (2) mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara Kedua orang tua putus. Namun adakalanya ditengah perkawinan ada masalah yang mengharuskan Kedua orang tua melakukan perceraia. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Kedua belah Pihak, baik itu pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pada wilayah Pihak Suami atau Istri. Akibat dari Perceraian pun diatur tentang tanggung jawab terhadap anak, hal ini diatur Pada Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas…

HARUSKAN PARA PIHAK HADIR DALAM PROSES PERCERAIAN?

Pertanyaan: Kalau mengajukan perceraian dari pihak Wanita, tanpa harus hadir dalam sidang apakah bisa ya. Mohon infonya. Matur Sukseme Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya, Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) Pasal 38 bahwa suatu perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan. Jika seseorang ingin melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun layaknya suami istri (lihat Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974”). Ada beberapa alasan yang sehingga seseorang bisa melakukan permohonan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 09/1975”) Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara…

Harta Gono Gini (Gana-Gani)
Hukum Keluarga dan Waris / Mei 29, 2017

Pertanyaan: Assalamu’Alaikum Mau Tanya Pak Bu yg terhormat Aabila SEORANG suami yg mengajukan Cerai apakah SEORANG Istri mendapat hak gono Gini. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Saudara, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gono-gini atau gana-gini merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Di Indonesia aturan mengenai gono-gini termuat dalam berberapa ketentuan, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 119; Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) Pasal 35 ayat (1); Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) Pasal 85. Pada intinya dari ketentuan-ketentuan di atas mengatakan bahwa gono-goni merupakan harta yang dikumpulkan selama masa perkawinan oleh suami atau istri. Lalu bagaimana jika ada perceraian? Jika ada perceraian baik yang digugat oleh suami atau istri maka untuk yang beragama islam sesuai dengan Pasal 96 dan 97 KHI harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apabila ada perceraian maka masing-masing memperoleh setengahnya. Sedangkan untuk yang beragama non islam sesuai dengan Pasal 128 KUHPer dan Pasal 37 UU Perkawinan di atur hal yang sama. Oleh sebab itu jika ada perceraian maka suami-istri dapat melakukan musyawarah atas harta gono-gini. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan, maka dapat dilakukan melalaui putusan pengadilan agama bagi yang beragama islam atau pengadilan negeri…

TIDAK TERLIBAT DALAM MENJUAL WARISAN

Pertanyaan: saya mau bertanya, ada tana warisan Peninggalan orang tua saya yang belum dibagi-bagi. Namun tanah tersebut sudah dijual tanpa melibatkan saya, apa yang bisa saya lakukan secara hukum? dan siapa saja yang menjadi ahli waris itu? Gambar: Tanah Milik Siapa (Jordanstudio.com)   Jawab: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 833 ayat (1) Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.  Pasal 832 ayat (1) Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.  Yang artinya adalah ketika ada jual beli atas Tanah warisan, maka seharusnya tanah warisan tersebut disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak atas tanah tersebut serta menghadap pejabat pembuat akta (notaris). Jika salah satu ahli waris tidak bisa menghadiri pembuatan akta maka dapat membuat surat persetujuan dibawah tangan yang dilegalisir oleh Notaris. Bagaimana Jika Ada Salah Satu Ahli Waris Tidak Dilibatkan?? jika ada ahli waris yang merasa haknya dilanggar dengan tidak melibatkan dalam proses penjualan tanah warisan tersebut maka ahli waris dapat melakukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud…

STATUS KREDIT KENDARAAN JIKA DEBITUR MENINGGAL

Pertanyaan: Salam Pagi…. Mohon bantuan bpk/ibu sekalian. Ada kjadian, ttg seorang suami yang di rumah sakit dan akhirnya menninggal. Almarhum meninggalkan Istri dan seorang anak. Dan juga meninggalkan hutang/kredit motor yang baru masuk angsuran 1x. yang saya tanyakan….”status kredit almarhum bagaimana..? apakah kredit almarhum bisa dilunaskan.? Ada kebijakan lainnya..? dan langkah apa yang harus dilakukan si Istri sekarang? Terimakasih. Gambar Ilustrasi Perjanjian Kredit Jawab: Selamat Pagi.. Anda mengatakan bahwa Suami yang sudah Almarhum pernah melakukan Kredit kendaraan motor, yang artinya Suami pernah melakukan menandatangani Perjanjian kredit akan pembelian kendaraan tersebut. Semenjak si Suami melakukan perjanjian kredit kendaraan tersebut maka timbul suatu kewajiban untuk membayar hutang atau angsuran dan Anda mengatakan Suami sudah melakukan angsuran pertama. Yang menjadi masalah adalah ketika orang yang berkewajiban membayar angsuran tersebut dalam hal ini Suami meninggal dunia. Secara hukum dalam Pasal Pasal 833 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Artinya adalah sejak Suami meninggal maka timbullah hak terhadap Para Ahli Waris, baik itu barang yang sudah ada maupun utang piutang dari Suami.  Anda tadi mengatakan bahwa Suami meninggalkan satu Istri dan…

HAK ISTRI ATAS PERCERAIAN BEDA AGAMA

Pertanyaan: Maaf mau tanya,, apakah ada hak istri dari perceraian karena perbedaan agama? Gambar Ilustrasi Perceraian Jawaban: Terimakasih atas pertanyaannya, Anda tidak menjelaskan perbedaan antara agama apa yang anda maksud. Namun kami asumsikan bahwa yang Anda maksud adalah perceraian karena Pernikahan Muslim dan Non Muslim yang sebelumnya dilakukan melalui suatu upacara sakah satu agama dan sudah dicatatkan dalam catatan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tengan Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatakan bahwa setiap Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Kedua belah Pihak, baik itu pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pada wilayah Pihak Suami atau Istri. Akibat dari Perceraian tersebut diatur Pada Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. b.   Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c.    Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi…