BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1653 yang berbunyi: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan” Dari bunyi Pasal 1653 KUHPer kita bisa klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensi: Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, Badan hukum ini adalah badan hukum yang sengaja dibentuk oleh pemerintah dalam rangka kepentingan negara, baik itu lembaga negara maupun perusahaan negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika dibentuk oleh Undang-Undang maka yang membentuk badan hukum itu adalah Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah, maka pembentuk badan hukum itu adalah Presiden. Contohnya dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah,yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Pengakuan ini…

HARUSKAN PARA PIHAK HADIR DALAM PROSES PERCERAIAN?

Pertanyaan: Kalau mengajukan perceraian dari pihak Wanita, tanpa harus hadir dalam sidang apakah bisa ya. Mohon infonya. Matur Sukseme Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya, Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) Pasal 38 bahwa suatu perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan. Jika seseorang ingin melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun layaknya suami istri (lihat Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974”). Ada beberapa alasan yang sehingga seseorang bisa melakukan permohonan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 09/1975”) Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara…

Wanprestasi: Kesepakatan Memberikan Pekerjaan

Pertanyaan: Selamat siang bpk/ibu, mohon pencerahannya utk kasus yg sy alami… Dulu sy ditawarin kerjaan oleh tetangga sy tp lewat jalur agen dan waktu itu ada kesepakatan bahwa dgn membayar sejumlah uang sy bisa bekerja dlm jangka waktu 3 bln, dan akhirnya sy setuju dan tanpa ada hitam diatas putih hanya selembar kwitansi pembayaran. Dan sampai 6 bln lbh sy blm jg bekerja dgn berbagai alasan. Dan sy putuskan utk mencabut berkas dan uang sy tp berbelit belit…nah yg sy tnyakan apakah kasus sepeeti ini bisa diperkarakan hukum? Terimakasih atas jawabannya… Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, kami akan mencoba memberikan jawaban. Pada dasarnya kami tidak menemukan adanya aturan yang mengharuskan seorang yang sedang mencari pekerjaan memberikan sejumlah uang untuk memperoleh pekerjaan. Karena pada dasarnya orang mencari pekerjaan untuk memperoleh uang. Namun jika hal tersebut memang diperjanjikan maka sesuai dengan keterangan saudara yang menyatakan bahwa sudah ada selembar kwitansi pembayaran kami menganggap saudara dan agen sudah memiliki kesepakatan tertentu walaupun tidak ada perjanjian tertulis. Pada dasarnya untuk melihat suat perjanjian dikatakan sah harus mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang memiliki empat unsur 1. Sepakat mengikatkan diri 2. Cakap dalam membuat perikatan 3. Suatu Hal tertentu dan…

SURAT PERNYATAAN DALAM PERDAMAIAN
Hukum Perdata , Hukum Pidana / Mei 18, 2017

Pertanyaan: si A melakukan pencemaran nama baik si B A=pelaku dan B=korban si A telah membuat surat pernyataan bermaterai. Surat trsebut ditandatangani oleh si A yg tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ditandatangani si B bahwa masalah telah selesai dan tidak akan membawa ke proses hukum selanjutnya. keduanya disaksikan oleh Kepala dusun sebagai penengah/saksi. Dalam kasus ini siapa yag berhak menyimpan berkas asli surat pernyataan tersebut? Si B sebagai korban atau si Kepala Dusun yang ngotot menyimpan dengan alasan sebagai kepala wilayah. Mohon pencerahannya. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, Sebelumnya kami akan membahas tentang pencemaran nama baik yang saudara kemukakan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) hal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 yaitu Bab XVI tentang Penghinaan antara lain Penistaan Pasal 310 ayat 1, Penistaan yang dilakukan dengan bentuk surat Pasal 310 ayat 2, Fitnah Pasal 311 KUHP, Penghinaan ringan Pasal 315, Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 dan Perbuatan Fitnah Pasal 318. Kami menganggap bahwa pencemaran nama baik yang saudara maksud ada termasuk dalam pasal yang ada di atas, untuk itu atas perbuatan tersebut si pelaku (si “A”) hanya dapat dilakukan penuntutan atas aduan yang dilakukan oleh Si…

PENGAMBILAN AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA
Hukum Perdata , Opini Hukum / Mei 4, 2017

Bagi orang yang ingin melakukan pernikahan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dalam hal ini termasuk janda atau duda. Supaya suatu perkawinan sah maka harus dilakukan dengan hukum agama dan yang selanjutnya dilakukan pencatatan menurut peraturan yang berlaku, sebelum menikah harus mengurus dokumen-dokumen yang harus dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya. Bagi duda cerai hidup dan/atau janda cerai  hidup yang ingin menikah lagi salah satu syarat yang harus dibawa adalah Akta Cerai asli, hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana dilakukan beberapa daerah. Akta cerai merupakan sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi suatu perceraian. Akta ini bisa terbit jika sebelumnya sudah ada permohonan cerai oleh suami atau gugatan cerai dari istri yang kemudian diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Suatu putusan pengadilan agama atas perceraian bisa dikatakan inkracht apabila sudah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan hakim dan dalam hal ini kedua pihak hadir dan atas putusan tersebut tidak ada upaya banding. Namun, jika salah satu pihak atau Kedua pihak tidak hadir maka dikatakan inkracht apabila…

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
harianjalegal.com , Hukum Perdata / April 21, 2017

Perjanjian Pinjam Pakai atau dalam bahasa belanda disebut bruiklening diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753. Dalam Pasal 1740 KUHPer unsur-unsur Perjanjian Pinjam Pakai adalah: Adanya barang/obyek perjanjian; Secara Cuma-Cuma; Dengan kurun waktu tertentu; Adanya kewajiban untuk mengembalikan kepada peminjam objek perjanjian. Namun selain unsur tersebut dalam perjanjian pinjam pakai harus ada pihak yang meminjam dan peminjam, harus ada konsensus diantara kedua pihak serta ada kewajiban dari kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam pakai. Yang menjadi subyek dalam perjanjian pinjam pakai adalah orang yang meminjamkan baik itu pemilik atau bukan pemilik barang dan orang yang memakai atau si peminjam pakai. Sedangkan obyek perjanjian pinjam pakai sesuai Pasal 1742 KUHPer adalah barang yang tidak musnah karena pemakaian baik itu benda tidak bergerak atau benda bergerak yang pada umumnya dbuat dengan akta. Kemudian dalam Pasal 1743 KUHPer ojek perjanjian pinjam pakai harus dapat berpindah tangan kepada ahli waris masing-masing pihak perjanjian kecuali dalam perjanjian diatur bahwa peminjaman diberikan khusus secara pribadi. Artinya adalah dalam perjanjian pinjam pakai jika pihak pemberi pinjaman meninggal makan akan diteruskan oleh ahliwaris peminjam, berbeda jika diperjanjiakan secara khusus maka perjanjian bisa putus. Kewajiban Para Pihak: Kewajiban Peminjam Pakai; Menyimpan dan memelihara…

TERA METER AIR DAN TEST BENCH (LABORATORIUM)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Meter Air merupakan alat takar yaitu bagian yang sangat vital bagi pelayanan air minum bagi masyarakat oleh perusahaan air minum baik BUMN atau milik swasta, karena meter air merupakan awal munculnya suatu tagihan pemakaian oleh pelanggan. Lain dari pada itu, meter air bisa juga sebagai petunjuk adanya suatu pemakaian air dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Supaya pelanggan dan perusahaan air tidak mengalami kerugian maka meter air yang digunakan haruslah akurat, oleh sebab itu untuk pelanggan yang baru berlangganan maka meter airnya harus dilakukan tera meter (kalibrasi) pertama kalinya  yang dilakukan Lembaga Metrologi Legal yang biasanya dilakukan oleh perusahan pembuat meter di daerah pembuat meter. Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 102 tahun 2000 tentang Stadardisasi Nasional (“UU SNI”) dikatakan bahwa terhadap barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau tanda SNI, kemudian dijelaskan pada penjelesan pasal tersebut bahwa sertifikasi yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat…

Perjanjian Tukar Menukar
harianjalegal.com , Hukum Perdata / April 11, 2017

Saya ingin melakukan barter barang dengan tetangga saya, berupa handphone dengan kamera. Apakah hal itu diperbolehkan oleh hukum? Bagaimana aturannya? Jawab: Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Barter adalah perdagangan tukar menukar, sehingga asumsi kami atas pertanyaan tersebuat anda dan tetangga anda akan melakukan suatu kegiatan tukar menukar handphone dengan kamera. Pada umumnya tukar menukar bisa dikatakan sama dengan perjanjian yang lainnya karena perjanjian tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1320. Seseoarang yang ingin melakukan suatu kesepakatan tukar menukar secara hukum diperbolehkan oleh hukum Indonesia. Hal ini diatur di Pasal 1541 sampai 1546 KUHPer. Pada pasal 1546 KUHPer dijelaskan juga bahwa aturan pada perjanjian jual beli berlaku pada perjanjian tukar menukar. Pasal 1541 KUHPer menyimpulkan bahwa kedua belah pihak yang sepakat untuk saling memberikan barang dan kedua belah pihak saling menyerahkan hak milik masing-masing kepada pihak yang lain, hal ini biasa disebut dengan perjanjian tukar menukar. Dalam perjanjian Tukar Menukar yang menjadi subyek perjanjian adalah pemilik barang yang akan dilakukan penukaran. Dari para pemilik barang tersebut yang akan saling menyerahkan hak miliknya. Sedangkan obyeknya adalah setiap barang atau benda yang dapat dijual, hal ini sesuai dengan Pasal 1542 KUHPer. Secara khusus ada sifat dari Perjanjian Tukar…

LISENSI OPERATOR PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

Pertanyaan: Perusahaan kami menggunakan crane untuk melakukan proses produksi, apakah operator dari crane tersebut harus punya izin tersendiri? Terima kasih Sumber: Fedeccon.org Jawaban: Penggunaan pesawat angkat dan angkut atau crane merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses produksi, demikian juga yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menggunakan alat pesawat angkat dan angkut. Namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dalam hal melakukan pembuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat dan angkut. 1.   OPERATOR Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut (“Permennaker 05/1985”) Pasal 4 berbunyi: “setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki keterampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut.” Artinya adalah bahwa untuk setiap pesawat angkat dan angkut harus dijalankan oleh orang yang memiliki keterampilan khusus tentang pesawat angkat dan angkut. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut (“Permnennaker 09/2010”) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa: “operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki ketrampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut” Lalu bagaimana menentukan seorang operator dikatakan sebagai operator yang mempunyai kemampuan dan…

KOPERASI PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN TERBATAS, BOLEH KAH?

PERTANYAAN: Selamat siang Si eSHa, terkait dengan perubahan kepemilikan Persebaya Surabaya United yang sekarang dimiliki oleh POLRI sebanyak 90%, apakah hukum Indonesia memperbolehkan hal yang demikian? Trimakasih Logo Bhayangkara Surabaya United (Sumber:wikipedia) JAWABAN: Dari informasi yang kami peroleh dari media onlie yang berjudul BHAYANGKARA SURABAYA UNITED SAH 90 PERSEN MILIKPOLRI , menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia kini sudah sah memiliki 90 persen saham dari Bhayangkara Surabya United yang merupakan milik PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB). Sedangkan Gede Widiade yang menjabat sebagai CEO MMIB sekarang hanya memiliki 10 Persen. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki saham? Yang memiliki saham 90% dari MMIB tersebut bukanlah Lembaga POLRI langsung, namun melalui Koperasi Polisi yang bernama Prima Koperasi Polisi (Primkoppol). Seperti kami katakan di awal bahwa Bhayangkara Surabaya United itu merupakan PT Mitra Muda Inti Berlian, artinya Bhayangkara Surabaya United adalah Perseroan terbatas. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau…