TANDA TANGAN PERJANJIAN MEWAKILI PERUSAHAAN

Pertanyaan: Jika seseorang mengadakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Siapakah yang berhak menandatangani suatu perjanjian apakah harus direksi berdasarkan jabatannya?,: sumber gambar: mcrrecruit.com Jawaban: Pada dasarnya yang berwenang untuk mengurus Perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Pasal 1 angka 5: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesua dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroanm, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut: Salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT and anggaran dasar. Mengenai kewenangan Direksi juga disebutkan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98 ayat (1) UUPT yang berbunyi: Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT: (1)  Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…

UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) TIDAK LANGSUNG
harianjalegal.com , Hukum Perdata / Maret 4, 2016

  Sumber: theguardian.com Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (“UU 22/1954”) Jo. Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian (“Permensos 14A/HUK/2006”) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa: Undianadalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah beruapa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. Undian Gratis Berhadiah (UGB) adalah suatu undian yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain. (Vide Pasal 1 angka 4 Permensos 14A/HUK/2006), UGB ini ada yang Langsung dan tidak langsung. UGB langsung yaitu undiaan gratis berhadiah yang penentuan pemenangnya  dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya langsung dapat diketahui, sepeti cara menggosok/mengerik. Sedangkan UGB tidak langsung adalah undian gratis berhadiah yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesersetaan undian dalam waktu tertentu misalnya karcis atau struk pembayaran. Hal yang harus diperhatikan oleh Badan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Permensos 14A/HUK/2006 yang berbunyi: Setiap penyelenggara undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial. Izin penyelenggaraan Undian sebagaimana dimaksud…

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM RUANG KERJA
harianjalegal.com , Hukum Perdata / Februari 24, 2016

Pertanyaan: Saya mengadakan kerjasama bisnis dengan orang lain, dimana untuk mendukung bisnis ini partner Bisinis saya membutuhkan ruang kerja di kantor saya tanpa bayaran. Pertanyaan saya adalah bagaimana syarat untuk melakukan suatu perjanjian dan tolong berikan contoh perjanjian pinjam meminjam ruang kerja. Terima Kasih   Sumber Gambar: teamster.org Jawab: Perjanjian adalah suatu persetujuan atau kesepakatan atas suatu perbuatan dengan mana yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih. Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat utama sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yaitu: 1.    Sepakat untuk mengikatkan diri, yang artinya para pihak setuju untuk melakukan suatu perikatan. 2.    Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya pihak yang melakukan perjanjian sudah cakap menurut hukum seperti anak yang sudah dewasa (21 tahun ke atas atau sudah kawin), tidak dibawah pengampuan, atau perempuan dalam hal tertentu. (lihat Pasal 1330 KUHPerdata) 3.    Suatu hal tertentu, artinya adalah ada hal yang diperjanjiakan contoh Jual Beli tanah, Pinjam Rumah dll. 4.    Sebab yang halal, artinya apa yang di perjanjikan tersebut tidak melanggar norma-norma. Nah, terkait dengan rencana Anda untuk melakukan pinjam meminjam dengan rekan kerja Anda berikut contoh Perjanjian yang sederhana. Perjanjian Pinjam Meminjam Ruang Kerja Perjanjian Pinjam Meminjam Ruang…

UTANG JUDI MENURUT HUKUM
harianjalegal.com , Hukum Perdata / Desember 8, 2015

Pertanyaan: Saya mau bertanya, saya memiliki teman dimana ketika kami bermain kartu dengan uang dia tidak bayar dan mengatakan itu utang dia. Pertanyaan saya adalah apakah hal tersebut bisa ditagih secara hukum, karena kami sudah ada perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh teman juga?. Terimakasih Gambar: www.mtrcasino.com Jawab: Dari pertanyaan Anda, bahwa sudah ada perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh orang lain? yang masalah adalah sah atau tidak perjanjian yang anda buat tersebut?. Secara hukum, syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan terpenuhinya syarat sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1320 yang berbunyi: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1.       Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2.       Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3.       Suatu pokok persoalan tertentu; 4.       Suatu sebab yang tidak terlarang. Karena di Indonesia segala kegiatan Perjudian adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum Seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU 7/1974”) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (“PP 9/1981”). Artinya adalaha dari keempat syarat di atas jika di kaitkan dengan Perjanjian hutang yang Anda lakukan maka bisa dikatakan sudah tidak memenuhi unsur keempat yaitu suatu sebab yang halal sehingga…

STATUS KREDIT KENDARAAN JIKA DEBITUR MENINGGAL

Pertanyaan: Salam Pagi…. Mohon bantuan bpk/ibu sekalian. Ada kjadian, ttg seorang suami yang di rumah sakit dan akhirnya menninggal. Almarhum meninggalkan Istri dan seorang anak. Dan juga meninggalkan hutang/kredit motor yang baru masuk angsuran 1x. yang saya tanyakan….”status kredit almarhum bagaimana..? apakah kredit almarhum bisa dilunaskan.? Ada kebijakan lainnya..? dan langkah apa yang harus dilakukan si Istri sekarang? Terimakasih. Gambar Ilustrasi Perjanjian Kredit Jawab: Selamat Pagi.. Anda mengatakan bahwa Suami yang sudah Almarhum pernah melakukan Kredit kendaraan motor, yang artinya Suami pernah melakukan menandatangani Perjanjian kredit akan pembelian kendaraan tersebut. Semenjak si Suami melakukan perjanjian kredit kendaraan tersebut maka timbul suatu kewajiban untuk membayar hutang atau angsuran dan Anda mengatakan Suami sudah melakukan angsuran pertama. Yang menjadi masalah adalah ketika orang yang berkewajiban membayar angsuran tersebut dalam hal ini Suami meninggal dunia. Secara hukum dalam Pasal Pasal 833 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Artinya adalah sejak Suami meninggal maka timbullah hak terhadap Para Ahli Waris, baik itu barang yang sudah ada maupun utang piutang dari Suami.  Anda tadi mengatakan bahwa Suami meninggalkan satu Istri dan…