Daluarsa Penuntutan Dan Daluarsa Menjalankan Pidana
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Juni 12, 2017

Pertanyaan: Mohon penjelasannya apakah kasus pidana bisa ada masa kadaluarsanya? Sampai berapa tahun kalo ada kadaluarsanya? Jawaban: Terima kasih atas Pertanyaannya, Karena saudara tidak menjelaskan daluarsa apa yang saudara maksud maka kami akan menjelaskan daluarsa dalam penuntutan dan menjalankan hukuman. Penuntutan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan duputus oleh hakim di sidang KUHP mengatur beberapa hal yang menyebabkan gugurnya kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan yaitu: Tidak adanya aduan pada delik aduan; Ne bis in idem; Meninggalnya pelaku; Daluarsa; Telah dibayarkan dendan maksimum kepada pejabat tertentu terhadap pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja; Adanya suatu abolisi atau amnesti. Dari beberapa hal yang menyebabkan gugurnya kewenangan jaksa adalah DALUARSA. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  daluarsa/kedaluarsa adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya);habis tempo. Daluarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 KUHP yaitu: Sesudah 1 (satu) tahun untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan; Sesudah 6 (enam) tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun; Sesudah…

PERSEKUSI DALAM HUKUM PIDANA
Hukum Pidana / Juni 3, 2017

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, jika mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana bisa melakukan laporan ke Polisi hal ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa ada tindakan-tindakan persekusi oleh kelompok tertentu kepada orang lain karena dianggap melakukan kesalahan seperti melakukan begal, dianggap menghina seseorang atau melakukan kejahatan lainnya. Padahal dengan melakukan tindakan tersebut terhadap perbuatan orang lain sebenarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia  menjelaskan bahwa Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum…

HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA
harianjalegal.com , Hukum Pidana / Mei 23, 2017

Pertanyaan: Selamat pagi. Para mimber konsultasi & huku. saya ingin bertanya masalah anak di bawa umur 17 th. Seorang anak memasuki rumah seorang polisi dan berniat ingin memcuri hp aksinya itu tertangkap oleh warga. Yg ingin saya tanyakan anak tersebut melangar undang-undang berapa dan pasal berapa.? Dan kalau menjalani hukuman berapa lama? Mohon penjelasannya. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, Dari pertanyaan saudara ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami: Anak Melakukan Tindak Pidana; Memasuki rumah untuk mencuri HandPhone; Percobaan Tindak Pidana Perncurian. Sebagai informasi sebelum menjawab pertanyaan saudara kami sudah pernah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan Tindakan Asusila Oleh Anak, hal ini bisa sebagai perbandingan atas tindak pidana oleh Anak. Defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam undang-undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka…

SURAT PERNYATAAN DALAM PERDAMAIAN
Hukum Perdata , Hukum Pidana / Mei 18, 2017

Pertanyaan: si A melakukan pencemaran nama baik si B A=pelaku dan B=korban si A telah membuat surat pernyataan bermaterai. Surat trsebut ditandatangani oleh si A yg tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ditandatangani si B bahwa masalah telah selesai dan tidak akan membawa ke proses hukum selanjutnya. keduanya disaksikan oleh Kepala dusun sebagai penengah/saksi. Dalam kasus ini siapa yag berhak menyimpan berkas asli surat pernyataan tersebut? Si B sebagai korban atau si Kepala Dusun yang ngotot menyimpan dengan alasan sebagai kepala wilayah. Mohon pencerahannya. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, Sebelumnya kami akan membahas tentang pencemaran nama baik yang saudara kemukakan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) hal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 yaitu Bab XVI tentang Penghinaan antara lain Penistaan Pasal 310 ayat 1, Penistaan yang dilakukan dengan bentuk surat Pasal 310 ayat 2, Fitnah Pasal 311 KUHP, Penghinaan ringan Pasal 315, Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 dan Perbuatan Fitnah Pasal 318. Kami menganggap bahwa pencemaran nama baik yang saudara maksud ada termasuk dalam pasal yang ada di atas, untuk itu atas perbuatan tersebut si pelaku (si “A”) hanya dapat dilakukan penuntutan atas aduan yang dilakukan oleh Si…

MENJADI SAKSI DALAM SUATU PERKARA PIDANA
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Mei 17, 2017

Pada sebuah perkara pidana penegak hukum akan mencari kebenaran materil demi tercapainya suatu titik terang mengenai perkara tersebut. salah satu cara yang dilakukan adalah mengumpulkan alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang HUkum Acara Pidana (“KUHAP”) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu hal yang paling penting dalam pembuktian suatu perkara adalah adanya saksi baik yang diajukan terdakwa/tersangka atau yang diperoleh sendiri oleh penegak hukum. KUHAP memberikan Penjelasan bahwa saksi adalah orang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suaru perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (lihat Pasal 1 angka 26) dan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan Ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu (lihat Pasal 1 angka 27 KUHAP). Namun Penjelasan mengenai saksi ini diperjelas dan dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa saksi termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia…

Tindakan Asusila Oleh Anak

Pertanyaan Apakah seorang yang telah melakukan perbuatan asusila dapat dipidana? Sedangkan pelaku sama-sama anak dibawah umur. Mohon untuk dijelaskan serta dasar hukumnya. Terimakasih Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah pernah kami buat, sebagaimana kami jelaskan tentang Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan tidak berbeda dengan perbuatan asusila. Defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam undang-undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pertanyaan saudara tidak dijelaskan secara detail kronologis perbuatan asusilan yang saudara maksud. Namun kami akan menjelaskan secara umum Perbuatan asusila, perbuatan asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. R.Soesilo dalam bukunya yang…

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – Laporan Korupsi

Pertanyaan: Mohon pencerahan Bapak/I ahli hukum, kepala desa kami dan bawahannya telah korupsi dana desa, yang saya tanya bagaimana prosedur untuk melaporkan mereka dan kepada siapa saja dilaporkan? Terima kasih Jawab: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Saudara tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah yang dikorupsi oleh Kepala Desa tersebut. Asumsi kami dari pertanyaan saudara adalah Kepala Desa saudara melakukan penyelewengan dana desa sehingga merugikan keuangan desa tersebut. Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan delik yang setiap orang bisa melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun…

Mengenal Tuntutan Pidana Percobaan Ahok

Pada sidang terbuka pembacaan tuntutan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Pengadilan Jakarta Utara tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut umum menuntut Ahok atas kasus penodaan agama dengan hukuman satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Pada pembacaan tuntutan tersebut ada juga hal-hal yang memberatkan seperti menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sopannya Ahok dalam persidangan, turut andil dalam pembangunan serta perilaku bersikap humanis. Apabila nanti hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum karena hakim menganggap Ahok secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya maka Ahok harus menjalankan hukuman pidana percobaan selama 2 tahun. Sebenarnya apa itu Pidana Percobaan? Dalam Pasal 14 a ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. R.Soesilo  dalam bukunya yang…

Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / April 8, 2017

Pertanyaan: Saya ingin bertanya. Seorang anak klas 1 smp dituduh membunuh temannya. Apakah anak tersebut dikenakan pasal pembunuhan? Tolong infonya   Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami akan memberikan defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)mengenai pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX tentang “kejahatan terhadap nyawa” dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pertanyaan yang Anda sebutkan tidak menjelaskan secara jelas kronologi pembunuhan yang dilakukan anak tersebut. Namun atas perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal Pembunuhan sebagaimana termuat dari 13 Pasal KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yang hukumunyaa beragam…

Hakim (Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Persidangan)

Sumber Gambar: www.wvgazettemail.com PENGERTIAN Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”. Dalam proses peradilan di Indonesia dikenal istilah Hakim Karier dan Nonkarier, istilah tersebut dapat kita temui antara lain dalam Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“3/2009”) yang menyatakan: (1)    Calon hakim agung berasal dari hakim karier. (2)    Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier. Dalam Penjelasan Pasal 6B 3/2009 tersebut dikatakan bahwa: Ayat (1): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2): Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Dari Pasal 6B 3/2009…