Penghinaan Terhadap Etnis Tertentu Melalui Media Sosial, Bagaimana Hukum?

Pertanyaan: Bagaimana hukuman bagi seseorang yang menghina suatu etnis atau suku tertentu melalui media sosial? ilustrasi: www.newsth.com Jabawan: Etnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU Diskriminasi”) adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadar, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Penghinaan terhadap terhadap suatu suku diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.   Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di larang menjalankan pencarian tersebut.   R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa disini tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak,…

Jika Ada Pedamaian, Bagaimana Kasus Pidananya?

Pertanyaan: Mau tanya bpk2 yth bila ada perbuatan pidana ringan (pemukulan) tp sudah diselesaikan damai dg perjanjian bermaterai dapatkah keluarga melaporkan kpd pihak yg berwajib..? (PA by Facebook) Sumber Sambar: waktoe.com Jawab: Selamat siang Pak, terima kasih sudah bertanya. Tindak pidana yang bapak maksud yaitu tentang pemukulan namun tidak dijelakan secara detail mengenai kronologinya. Namun kami berasumsi bahwa pemukulan yang bapak maksud adalah penganiayaan yang dimaksud dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Jadi atas tindakan pemukulan tersebut ada dua kemungkinan yang akan dikenakan terhadap orang yang bapak maksud yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah dengan pemberatan ditambah sepertiga jika korban adalah bawahan pelaku. Kemudian hal berikutnya kita harus ketahui adalah bahwa Tindak Pidana Penganiayaan adalah delik biasa. Mengenai kesepakatan…

Cinta Ade kepada Anwar Berujung di 223

Anwar sewaktu ditangkap (sumber: merdeka.com) Ada yang tahu tentang serial drama yang berjudul “PRISON BREAK”?, serial drama Amerika Serikat ini pertama kali tayang pada tahun 2005 di Fox Broadcasting. Certinya adalah tentang seorang yang ditangkap karena diduga melakukan kejahatan dan saudara kandungnya membantu untuk lepas dari hukuman sampai kabur dari penjara. Baru-baru ini “Prison Break” ala Indonesia terjadi, bukan dengan menggali terowongan, melompat tembok atau merusak sesuatu yang ada pada Lapas tapi dengan cara menyamar. Seorang narapidana yang bernama Anwar alias Rizal (25) kabur dari Rutan Salemba, Anwar menjadi narapidana atas kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan siswi MTs asal Benhil, Tanahabang, Jakarta Pusat. Kaburnya Anwar atas bantuan istrinya yang bernama Ade Irma Suryani, dengan cara memberikan baju gamis kepada Anwar untuk dipakai pada saat pelarian terpatnya pada hari Kamis, 7 juli 2016. Begitu “cintanya” terhadap suami sampai lupa kalau Anwar yang telah memerkosa dan membunuh keluarganya yang bernama AAP. Ade dan Anwar sepakat untuk bekerjasama membantu Anwar keluar dari Rutan Salemba. Pada hari pertama lebaran tepatnya pada tanggal 6 juli 2016 Ade sudah datang mengunjungi sang suami, entah apa yang mereka bicarakan hanya mereka yang tahu yang pasti pada lebaran kedua Ade datang kembali dengan membawa baju gamis yang digunakan…

Kompetensi Pengadilan Anak

Pertanyaan: Selamat Pagi Pak, saya mau bertanya tentang Kasus tindak pidana yang dilakukan seorang anak. Pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, apakah ada pengadilan yang khusus untuk itu? Trims. Sumber Gambar: www.infactcanada.ca Jawab: Kompetensi pengadilan biasa juga disebut dengan yurisdiksi pengadilan, yaitu kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memustuskan sesuatu. Secara umum di Indonesia Kompetensi dibagi menjadi dua yakni, kompetensi absolut dan Kompetensi relatif Kompetensi Absolut Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa  untuk memeriksa suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya adalah bahwa di Indonesia, ada 4 Badan  peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan satu Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan siapa dan apa perbuatan hukum yang dilakukan. Misalnya jika seorang anggota militer melakukan pidana, maka menjadi kewenangan militer untuk memeriksanya, dan jika orang tersebut seorang sipil maka yang berhak mengadili adalah kewenangan Peradilan umum. Lalu, bagaimana jika yang melakukan tindak pidana seorang…

Dilarang Parkir dan Dilarang Berhenti
harianjalegal.com , Hukum Pidana / Januari 22, 2016

Rambu Lalu Lintas Akhir-akhir ini muncul di media sosial dimana ada perdebatan antara seorang Supir Taxi dengan Polisi. Dari Video tersebut Supir Taxi yang berhenti di bawah rambu lalu lintas dilarang parkir (tanda huruf “P” warna hitam di coret warna merah) kemudian didatangi oleh dua orang Polisi dan mengatakan Supir Taxi melanggar rambu lalu lintas sehingga menilangnya sementara dilain sisi Supir Taxi yang selalu berada di dalam taxi merasa tidak melanggar rambu dengan dalil hanya berhenti untuk melihat compressor taxi. Berdasarkan hal tersebut maka kita akan membahas tentang Larangan Parkir dan Larangan Berhenti atau Stop. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan (“UULLAJ”) Pasal 106 ayat (4) huruf a mengatakan bahwa:                 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: a.      Rambu perintah atan rambu larangan; Jika si pengendara melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (4) huruf a maka sesuai dengan Pasa 287 UULLAJ mengatakan: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau  larangan yang dinyakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana…

Razia Kendaraan Yang Sah Secara Hukum

Pertanyaan: Akhir-akhir ini ada Video yang merekam suatu razia yang dilakukan oleh polisi dimana dalam video tersebut si pengendara meminta surat tugas dari polisi karena polisi meminta menunjukkan surat-surat kepada pengendara. Sebenarnya adakah hak dari pengendara untuk meminta surat tugas dan bagaimana jenis razia yang sah, karena dalam perkembangan berita si pengendara tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Terima Kasih SHSL. Sumber Gambar: www.haikudeck.com Jawab: Banyak razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena maraknya kejahatan seperti pencurian dan begal karena hal tersebut memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai pengaturannya, secara khusus razia yang dilakukan oleh aparat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (“PP 42/1993”).  Razia atau pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 2 PP 42/1993, Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Kegiatan Razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan agenda utama dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (“Satlantas”), selain satlantas yang berhak melakukan razia adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita akan membahas kegiatan razia yang dilakukan oleh Satlantas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal…

APAKAH PEMBACA METER BISA DIPIDANAKAN?
harianjalegal.com , Hukum Pidana / November 20, 2015

Pertanyaan Kami suatu perusahaan air minum, setiap bulan kami harus melakukan pembacaan meter air pelanggan. Ada kalanya petugas kami tidak menemukan pemilik rumah. Bagaimana jika Petugas kami memasuki pekarangan apakah bisa diadukan atau dipidanakan? Mohon saran terkait hal tersebut.   Gambar: Meter Reading (Sumber Dreamstime.com) Jawab Memang suatu dilema ketika kita menemukan kejadian tersebut, bagaimana kalau pemilik rumah tidak suka atau malah melaporkan petugas? Jika hal tersebut terjadi  ada kemungkinan pencatat meter tersebut “di jerat” dengan pasal Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam pasal tersebut jika diuraikan maka terdiri dari unsur-unsur: 1.       memaksa masuk ke dalam: 2.       terhadap objek rumah,  ruangan, pekarangan yang tertutup; 3.       dengan melawan hukum. Soesilo (1991:143) mengatakan untuk menjelaskan pasal 167 KUHP ini merupakan “huisvredebreuk” yang artinya pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah: 1.       Dengan melawan hak…

PEMERASAN OLEH OKNUM WARTAWAN APA HUKUMANNYA?
harianjalegal.com , Hukum Pidana / November 18, 2015

Pertanyaan: Saya ada kasus dimana saya didatangi wartawan dengan menunjukkan koran dan identitas (ID wartawan) dan mengatakan akan memblowup suatu masalah yang ada pada diri saya, Apakah bisa seorang yang mengaku wartawan melakukan pemerasan, supaya suatu kasus tidak di blowup di Koran. Apa hukumannya? Mohon Penjelasannya. Gambar Ilustrasi Pemerasan Jawab: Dalam Peraturan Perundang-Undangan profesi wartawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (“UU Pers”), Pada Pasal 1 angka 4 UU Pers mengatakan Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan Jurnalistik.  Seorang wartawan juga harus tunduk pada suatu Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 2 UU Pers. Jika ada seorang mengaku wartawan dengan menunjukkan Koran dan Identitas dimana Dia bertugas kita bisa cek yang bersangkutan keperusahaan Pers (Koran tersebut), jika benar bahwa orang tersebut adalah seorang wartawan yang sudah tunduk pada Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (“Kode Etik”). Pada Pasal 4 Kode Etik mengatakan: Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu Pihak. Artinya adalah seorang wartawan tidak boleh menerima atau bahkan “Meminta” imbalan baik berbentuk materi, uang atau fasilitas lainnya kepada seseorang supaya kasus tersebut tidak…

SEJARAH DAN DASAR HUKUM BERLAKUNYA KUHP
harianjalegal.com , Hukum Pidana / November 6, 2015

Pertanyaan: Assalamualaikum. Ketika ada suatu kejahatan di atur di KUHP, pertanyaannya dasar hukum berlakunya KUHP di republik Indonesia ada gak ya? Mohon pencerahaanya.   Gambar KUHP Jawab: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada dasarnya berasal dari zaman pemerintahan Belanda yang awalnya bercoral dualistis, dimana bagi golongan Eropa berlaku satu sistem hukum  belanda sementara bagi orang lainnya yaitu penghuni Indonesia (Inlander) berlaku sistem hukum masing-masing. Semula corak dualistis tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang hukum pidana yang pada tahun 1915 dibentuk suatu kodifikasi hukum pidana yang disebut “wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-indie” atau disebut KUHP tadi dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Kemudian setelah Jepang mulai menjajah Indonesia dan Indonesia merdeka dari segala penjajahan, menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD”) yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini Artinya adalah aturan yang mengatur hukum pidana yang dulu tetap dinyatakan berlaku. Kemudian pada pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang pada intinya mengubah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie setelah menjadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvS)dinyatakan berlaku terhadap Pulau Jawa dan Madura Kemudian setelah itu  melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan…

Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Hibah Dan Daluarsa Penuntutannya
harianjalegal.com , Hukum Pidana / Oktober 22, 2015

Pertanyaan: Selamat pagi pak. Apakah memalsukan tanda tangan penghibah di akta hibah dapat dipidanakan? Sedangkan hal ini baru diketahui setelah 20 Tahun Gambar: Ilustrasi Tanda Tangan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa Akta adalah Surat tanda bukti yang berisi pernyataan (Keterangan, Pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan ha katas sesuatu kepada orang lain, hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dengan dipalsukakannya suatu tanda tangan maka secara otomatis surat tersebut adalah palsu. Dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia di atur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menyebutkan: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut…