KALAU TAAT PADA PANCASILA DAN UUD 1945, KENAPA TAKUT DENGAN PERPU NO.2 TAHUN 2017?

Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dijelaskan Menko Polhukam Wiranto, ada 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu.Sudah sesuai dengan Putusan MK No. 139/PUU-VII/2009, Pertama karena adanya keadaan yang membutuhkan atau mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, aturan hukum yang belum memadai sehingga perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi atas kekosongan hukum. Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosonga hukum yang ada tidak bisa diatas dengan menerbitkan undang-undang yang baru. Ketiga pertimbangan ini dimuat juga dalam Penjelasan Perppu 2/2017. Dari nama Perppu 2/2017 kita ketahui bahwa Perpu ini merupakan perubahan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU 17/2013). Ada beberapa hal baru dalam Perppu 2/2017, terdiri dari 5 Pasal yang di ubah, 19 Pasal yang di hapus dan selebihnya ada 1 tambahan Bab dan 3 Pasal tambahan. Pada pokoknya perubahan dalam aturan baru ini adalah Menteri Hukum dan…

MENANTI “WAKIL TUHAN” YANG BAIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
Berita Hukum , Opini Hukum / Juni 16, 2017

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan persetujuan prinsip untuk formasi hakim di tahun 2017 sebanyak 1.684 orang kepada Mahkamah Agung. Tentunya ini adalah Berita yang sangat dinanti-nanti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh lulusan sarjana hukum yang sudah menunggu adanya pembukaan seleksi calon hakim. Hal ini sebenarnya sudah wajar diadakan karena adanya hakim-hakim yang sudah pensiun yang tentunya menjadikan personil hakim di beberapa daerah akan berkurang. Selain berkurangnya jumlah hakim yang disebabkan pensiun, ada juga yang disebabkan oleh kasus hukum yang menimpa hakim karena tidak jujur dalam melakukan proses peradilan, yang paling sering adalah kasus suap untuk mengubah putusan. Kasus yang paling memalukan  diantaranya kasus suap hakim tipikor semarang pada tahun 2012 kemudian yang terbaru pada tahun 2016 KPK menangkap hakim tipikor Janer Purba dan Toton. Seharusnya mereka memberikan keadilan kepada masyarakat karena ruginya negara atas tindakan hakim masih mau dibeli integritasnya. Seorang hakim haruslah mengingat dan melaksanakan bagaimana syarat menjadi hakim sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undang seperti: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; Harapannya…

PERJANJIAN KERJA BAHASA INGGRIS DAN MASA PERCOBAAN KERJA

Pertanyaan: Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya.. saya adalah eks karyawan di perusahaan malaysia yang beroperasi di indonesia. Pada awal join saya diberikan perjanjian kerja berbahasa inggris dan saya ttd dalam 2 rangkap 1 ada materainya dan 1 tidak, yang bermaterai diambil hrd yang tidak bermaterai diserahkan kepada saya. Ternyata masa probation saya 9 bulan dan saya akhirnya mengundurkan diri pada bulan 8 karena saya merasa tidak sesuai undang-undang tenaga kerja. Pertanyaan saya dapatkah saya menuntut perusahaan tersebut ke disnaker?, dapatkah saya menuntut kerugian berupa uang?, dasar hukum saya menuntut?, apabila pihak disnaker kabupaten tidak mau membantu apa yang harus saya lakukan?. Terima kasih. Dapatkah saya menuntut perusahan karena tidak menjalan Undang-Undang Keterangan kerjaan dengan benar karena Perjanjian Kerja dalam bahasa ingris Masa percobaan 9 bulan   Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Saudara, dari beberapa pertanyaan saudara kami kerucutkan menjadi dua dan akan mencoba menjawab satu persatu. Perjanjian Kerja Dalam Bahasa Inggris Mengenai Perjanjian kerja, syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian tersebut harus sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”)  yaitu perjanjian kerja harus: ada kesepakatan Kedua belah pihak, para pihak mampu atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal yang…

PEMBUBARAN HTI (HARUS) SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN
harianjalegal.com , Opini Hukum / Mei 9, 2017

Pada hari senin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumumkan niat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta karena menciptakan benturan di masyarakat. Pada saat itu Wiranto mengatakan bahwa HTI tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan demi menggapai tujuan nasional, kemudian kegiatan HTI bertentangan dengan tujuan, azaz dan ciri berdasarkan pancasila. Alasan lain adalah karena aktivitas yang dilakukan HTI menimbulakan benturan di masyarakat yang dapat mengancam kemanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di palestina sebagai partai politik berideologi Islam, dari situs Hizbut Tahrir merambah ke Indonesia lewat dakwah pada tahun 1980-an yang dilakukan dikampus-kampus. Pada tahun 1990-an HTI memperluas dakwah mereka melalui masjid, perkantoran, perusahaan hingg sampai perumahan. Walaupun HTI awalnya terbentuk dari Partai Islam berideologi Islam di Palestina, namun di Indonesia HTI tidak terdaftar sebagai partai politik layaknya partai perserta pemilu. Namun di masyarakat HTI lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika benar, katakanlah sampai sekarang HTI sebuah ormas yang sudah terdaftar atau berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau dibentuk dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang…

PENGAMBILAN AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA
Hukum Perdata , Opini Hukum / Mei 4, 2017

Bagi orang yang ingin melakukan pernikahan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dalam hal ini termasuk janda atau duda. Supaya suatu perkawinan sah maka harus dilakukan dengan hukum agama dan yang selanjutnya dilakukan pencatatan menurut peraturan yang berlaku, sebelum menikah harus mengurus dokumen-dokumen yang harus dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya. Bagi duda cerai hidup dan/atau janda cerai  hidup yang ingin menikah lagi salah satu syarat yang harus dibawa adalah Akta Cerai asli, hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana dilakukan beberapa daerah. Akta cerai merupakan sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi suatu perceraian. Akta ini bisa terbit jika sebelumnya sudah ada permohonan cerai oleh suami atau gugatan cerai dari istri yang kemudian diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Suatu putusan pengadilan agama atas perceraian bisa dikatakan inkracht apabila sudah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan hakim dan dalam hal ini kedua pihak hadir dan atas putusan tersebut tidak ada upaya banding. Namun, jika salah satu pihak atau Kedua pihak tidak hadir maka dikatakan inkracht apabila…

JIKA ADA MENGHALANGI PENYIDIKAN KARENA MELINDUNGI MIRYAM BISA DIPIDANA
Opini Hukum / April 28, 2017

Sejak kasus operasi tangkap tangan (OTT) Panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah yang kemudian menyeret Nurhadi Abdurachman Sekretaris Mahkamah Agung muncul juga seorang Sopir Nurhadi bernama Royani yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah menjadi sorotan, Royani pun menghilang entah kemana, apakah menghilang sendiri atau sengaja dihilangkan hal ini belum diketahui. Bahkan karena kasus ini, Royani pun harus melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah masuk kerja, yang pada akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan pemecatan royani dari PNS Mahkamah Agung. Royani belum juga ketemu, kini muncul lagi kasus KPK. Seorang Anggota DPR dari Fraksi Hanura bernama Miryam S Haryani diminta oleh KPK untuk memasukksanya dalam daftar pencarian orang oleh Polri. Miryam menjadi buronan KPK karena statusnya sebagai tersangka diduga memberikan keterangan tidak benar di persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Pada keterangan Miryam dipersidangan dia mengatakan bahwa BAP dia dibuat oleh penyidik atas tekanan penyidik yang saat itu juga penuntut umum memutarkan video saat pemeriksaan Miryam, Miryam juga mengaku tidak tahu tentang bagi-bagi uang dalam proyek E-KTP. Miryam diancam dengan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah…

Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertanyaan: Selamat malam semuanya, saya mau tanya, mungkin ada yang tahu soal pertanahan. Ceritanya begini, saya beli suratnya cuma batas notaris. PBB masih atas nama orang lain, maksud saya PBB-nya mau ganti nama saya, caranya gimana ya mohon pencerahannya. Jawab: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994 (“UU PBB”). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Setiap orang yang mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan/atau menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan adalah orang yang menjadi subjek pajak sehingga wajib untuk membayar pajak. Oleh karena itu jika ada peralihan hak atas suatu tanah dan/atau bangunan maka harus dilakukan mutasi PBB agar orang atau badan hukum sebagai pemilik hak baru dapat dibebankan PBB. Untuk melakukan mutasi PBB, pemilik baru harus melakukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melengkapi permohonan tersebut, saudara mohon untuk melampirkan: Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan…

Mengenal Tuntutan Pidana Percobaan Ahok

Pada sidang terbuka pembacaan tuntutan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Pengadilan Jakarta Utara tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut umum menuntut Ahok atas kasus penodaan agama dengan hukuman satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Pada pembacaan tuntutan tersebut ada juga hal-hal yang memberatkan seperti menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sopannya Ahok dalam persidangan, turut andil dalam pembangunan serta perilaku bersikap humanis. Apabila nanti hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum karena hakim menganggap Ahok secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya maka Ahok harus menjalankan hukuman pidana percobaan selama 2 tahun. Sebenarnya apa itu Pidana Percobaan? Dalam Pasal 14 a ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. R.Soesilo  dalam bukunya yang…

TERA METER AIR DAN TEST BENCH (LABORATORIUM)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Meter Air merupakan alat takar yaitu bagian yang sangat vital bagi pelayanan air minum bagi masyarakat oleh perusahaan air minum baik BUMN atau milik swasta, karena meter air merupakan awal munculnya suatu tagihan pemakaian oleh pelanggan. Lain dari pada itu, meter air bisa juga sebagai petunjuk adanya suatu pemakaian air dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Supaya pelanggan dan perusahaan air tidak mengalami kerugian maka meter air yang digunakan haruslah akurat, oleh sebab itu untuk pelanggan yang baru berlangganan maka meter airnya harus dilakukan tera meter (kalibrasi) pertama kalinya  yang dilakukan Lembaga Metrologi Legal yang biasanya dilakukan oleh perusahan pembuat meter di daerah pembuat meter. Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 102 tahun 2000 tentang Stadardisasi Nasional (“UU SNI”) dikatakan bahwa terhadap barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau tanda SNI, kemudian dijelaskan pada penjelesan pasal tersebut bahwa sertifikasi yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat…

Peradilan Semu:Belajar Jadi Penegak Hukum Yang Baik

Banyak orang beranggapan lulusan/orang yang masih kuliah di perguruan tinggi hukum tahu tentang hukum. Sehingga mereka akan bertanya hal kecil apapun kepada orang hukum tersebut. Sebenarnya dari kejadian tersebut adalah suatu harapan bahwa sarjana hukum dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat selama kuliah. Ketika kuliah, mahasiswa hanya dibatasi waktu bertatap muka dengan dosen. Baik jumlah pertemuan (biasanya 14 kali) atau jam perkuliahan, sehingga tidak semua ilmu dari setiap mata kuliah bisa mahasiswa dapatkan. Mahasiswa hukum pasti belajar tentang hukum acara, sebagian besar kampus akan menyuruh mahasiswanya untuk melakukan survei di pengadilan bisa juga sampai melakukan penelitian dan prektek kerja lapangan. Atau bagi yang senang membaca akan merasa hal itu sudah sempurna, sehingga mereka hanya bisa kampus, pulang ke kos/rumah dan ke warung makan. Namun apakah itu cukup? Saya secara pribadi mengatakan TIDAK! Bagi mahasiswa hukum, sebagian besar memiliki cita-cita ingin menjadi bagian dari penegak hukum. Ada yang ingin jadi jaksa, hakim, panitera atau advokat dan lain-lain. Tentunya dengan memiliki cita-cita tersebut, mereka harus (akan) tau apa yang menjadi tugas mereka jika mereka berhasil menggapai cita-citanya. Di Fakultas Hukum selain mahasiswa belajar di kelas tentang hukum, mahasiswa juga dapat belajar di Peradilan Semu. Bagi orang yang tidak kuliah di…