Surat Saran Polisi:Pembacaan Tuntutan Kasus Penistaan Agama Ahok dan Kasus Anis – Sandi Ditunda, Bolehkah?
Opini Hukum / April 7, 2017

Pada tanggal 4 April 2017 beredar surat perihal “Saran Penundaan Sidang Dengan Agenda Tuntutan Perkara Penistaan Agama Dengan Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama Alias Ahok”. Walaupun perihal surat tentang perkara Ahok namun surat tersebut juga dikaitkan dengan perkara Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang sedang diperiksa oleh penyidik kepolisian. Banyak yang pro dan kontra atas surat itu, termasuk para pendukung ketiga orang yang saat ini menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta. Banyak yang berkata bahwa Polisi sedang melakukan perlindungan terhadap Ahok. Sebenarnya tidak tepat kalau Polisi melakukan hal tersebut. Karena banyak juga tindakan-tindakan Polisi yang jika dilihat tidak melindungi Ahok dengan beberapa alasan. Alasan pertama sejak awal penetapan tersangka Ahok Polisi sudah melanggar Surat Telegram Rahasia Nomor 498 Oktober 2015 yang seharusnya setiap calon kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana proses penyidikannya ditunda sampai pemilihan selesai. Kalau Polisi memang berniat melindungi Ahok seharusnya sejak awal Polisi menggunakan Surat Telegram Rahasia, walaupun ada desakan dari masyarakat untuk menjadikan Ahok tersangka. Alasan Kedua adalah bahwa surat tersebut tidak dikhusukan kepada Ahok saja, dalam surat tersebut juga mengaitkan dengan kasus Sandiaga dan Anis yang sedang diperiksa oleh kepolisian, dan ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan terhadap kasus Ahok sejak…

PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH WARGA JAKARTA DI JAKARTA ALA ANIES, MUNGKINKAH?
harianjalegal.com , Opini Hukum / Februari 17, 2017

Gambar: Lamudi dan liputan6.com Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU1/2011”) dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP 64/2016”) mengatakan bahwa: “Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah” Kemudian kita berbicara mengenai lokasi, Sesuai dengan Pasal 2 PP 64/2016 pemerintah harus sudah mempunyai suatu wilayah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0.5 (nol koma lima) hektar dan dimuat dalam suatu rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya Anies harus menyediakan minimal 50.000M2 (lima puluh ribu meter pesegi) dan dimuat dalam PERDA DKI. Apakah di dalam PERDA No.01 tahun 2012 tentang RTRW Jakarta wilayah ini sudah disedikan? Silahkan dicek. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta perumahan lainnya yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (“PMK 113/2014”), pada Pasal 2 ayat (1) PMK 113/2014 luas tanah rumah MBR adalah untuk luas tanah 60m2…

LISENSI OPERATOR PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

Pertanyaan: Perusahaan kami menggunakan crane untuk melakukan proses produksi, apakah operator dari crane tersebut harus punya izin tersendiri? Terima kasih Sumber: Fedeccon.org Jawaban: Penggunaan pesawat angkat dan angkut atau crane merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses produksi, demikian juga yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menggunakan alat pesawat angkat dan angkut. Namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dalam hal melakukan pembuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat dan angkut. 1.   OPERATOR Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut (“Permennaker 05/1985”) Pasal 4 berbunyi: “setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki keterampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut.” Artinya adalah bahwa untuk setiap pesawat angkat dan angkut harus dijalankan oleh orang yang memiliki keterampilan khusus tentang pesawat angkat dan angkut. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut (“Permnennaker 09/2010”) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa: “operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki ketrampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut” Lalu bagaimana menentukan seorang operator dikatakan sebagai operator yang mempunyai kemampuan dan…

Penghinaan Terhadap Etnis Tertentu Melalui Media Sosial, Bagaimana Hukum?

Pertanyaan: Bagaimana hukuman bagi seseorang yang menghina suatu etnis atau suku tertentu melalui media sosial? ilustrasi: www.newsth.com Jabawan: Etnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU Diskriminasi”) adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadar, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Penghinaan terhadap terhadap suatu suku diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.   Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di larang menjalankan pencarian tersebut.   R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa disini tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak,…

KOPERASI PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN TERBATAS, BOLEH KAH?

PERTANYAAN: Selamat siang Si eSHa, terkait dengan perubahan kepemilikan Persebaya Surabaya United yang sekarang dimiliki oleh POLRI sebanyak 90%, apakah hukum Indonesia memperbolehkan hal yang demikian? Trimakasih Logo Bhayangkara Surabaya United (Sumber:wikipedia) JAWABAN: Dari informasi yang kami peroleh dari media onlie yang berjudul BHAYANGKARA SURABAYA UNITED SAH 90 PERSEN MILIKPOLRI , menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia kini sudah sah memiliki 90 persen saham dari Bhayangkara Surabya United yang merupakan milik PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB). Sedangkan Gede Widiade yang menjabat sebagai CEO MMIB sekarang hanya memiliki 10 Persen. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki saham? Yang memiliki saham 90% dari MMIB tersebut bukanlah Lembaga POLRI langsung, namun melalui Koperasi Polisi yang bernama Prima Koperasi Polisi (Primkoppol). Seperti kami katakan di awal bahwa Bhayangkara Surabaya United itu merupakan PT Mitra Muda Inti Berlian, artinya Bhayangkara Surabaya United adalah Perseroan terbatas. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau…

Jika Ada Pedamaian, Bagaimana Kasus Pidananya?

Pertanyaan: Mau tanya bpk2 yth bila ada perbuatan pidana ringan (pemukulan) tp sudah diselesaikan damai dg perjanjian bermaterai dapatkah keluarga melaporkan kpd pihak yg berwajib..? (PA by Facebook) Sumber Sambar: waktoe.com Jawab: Selamat siang Pak, terima kasih sudah bertanya. Tindak pidana yang bapak maksud yaitu tentang pemukulan namun tidak dijelakan secara detail mengenai kronologinya. Namun kami berasumsi bahwa pemukulan yang bapak maksud adalah penganiayaan yang dimaksud dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Jadi atas tindakan pemukulan tersebut ada dua kemungkinan yang akan dikenakan terhadap orang yang bapak maksud yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah dengan pemberatan ditambah sepertiga jika korban adalah bawahan pelaku. Kemudian hal berikutnya kita harus ketahui adalah bahwa Tindak Pidana Penganiayaan adalah delik biasa. Mengenai kesepakatan…

Cinta Ade kepada Anwar Berujung di 223

Anwar sewaktu ditangkap (sumber: merdeka.com) Ada yang tahu tentang serial drama yang berjudul “PRISON BREAK”?, serial drama Amerika Serikat ini pertama kali tayang pada tahun 2005 di Fox Broadcasting. Certinya adalah tentang seorang yang ditangkap karena diduga melakukan kejahatan dan saudara kandungnya membantu untuk lepas dari hukuman sampai kabur dari penjara. Baru-baru ini “Prison Break” ala Indonesia terjadi, bukan dengan menggali terowongan, melompat tembok atau merusak sesuatu yang ada pada Lapas tapi dengan cara menyamar. Seorang narapidana yang bernama Anwar alias Rizal (25) kabur dari Rutan Salemba, Anwar menjadi narapidana atas kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan siswi MTs asal Benhil, Tanahabang, Jakarta Pusat. Kaburnya Anwar atas bantuan istrinya yang bernama Ade Irma Suryani, dengan cara memberikan baju gamis kepada Anwar untuk dipakai pada saat pelarian terpatnya pada hari Kamis, 7 juli 2016. Begitu “cintanya” terhadap suami sampai lupa kalau Anwar yang telah memerkosa dan membunuh keluarganya yang bernama AAP. Ade dan Anwar sepakat untuk bekerjasama membantu Anwar keluar dari Rutan Salemba. Pada hari pertama lebaran tepatnya pada tanggal 6 juli 2016 Ade sudah datang mengunjungi sang suami, entah apa yang mereka bicarakan hanya mereka yang tahu yang pasti pada lebaran kedua Ade datang kembali dengan membawa baju gamis yang digunakan…

SK Lisensi Pengacara Dari BNSP Bertentangan Dengan Undang-Undang?

Gambar : SK 0562/2016 BNSP Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar pemerintah memiliki  kewenangannya untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut, salah satu peraturan pemerintah yang di buat adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat dengan BNSP. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 ( “PP BNSP”) merupakan dasar hukum yang dibuat pemerintah untuk membuat BNSP dengan pertimbangan bahwa BNSP dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Pada website BNSP menjelaskan bahwa BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu : pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini dimulai pada awal tahun…

DILEMA BURUH YANG TIDAK SEHARUSNYA KONTRAK?

Sumber Gambar: newindianexpress.com Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa indonesia telah sadar bahwa pekerjaan adalah kebutuhan hak asasi tiap-tiap warga negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD juga membahas tentang ketenagakerjaan dimana diharuskannya negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengupayakan pekerjaan diberbagai sektor. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat yang meningkat secara cepat yang  tidak merata menyebabkan pengaruh dalam dunia pekerjaan, salah satunya adalah akan semakin banyak pula pengangguran. Ketakutan akan status penggangguran, membuat banyak orang bekerja dengan “terpaksa”. “Terpaksa” karena tidak sesuai bakat yang dimiliki, terpaksa karena harus jauh dari keluarga, terpaksa karena gaji merasa tidak cukup dan lain sebagainya. Dari pengalaman penulisalami baik ketika bekerja suatu perusahaan maupun di kantor advokat  sering menemui seorang buruh harus bertahan di suatu perusahaan dengan status kontrak walupun mereka sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Hubungan yang timbul dari buruh dan pengusaha adalah hubungan kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara Buruh dengan Pengusaha yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang…