Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dijelaskan Men...

Putra paling kecil Presiden Jokowi Widodo yang bernama Kaesang Pangarep yang dalam kesehariannya sering membuat Video Log atau Vlog. Dari Vlog ini ternyata tidak semua orang suka dengan isi materi yang ada dalam video youtube tersebut. Salah satu video Kaesang yang berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2017 dan sudah dilihat 1.4 jutaan pemirsa, akhirnya Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang ke Kantor Kepolisian Resort Metr...

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan persetujuan prinsip untuk formasi hakim di tahun 2017 sebanyak 1.684 orang kepada Mahkamah Agung. Tentunya ini adalah Berita yang sangat dinanti-nanti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh lulusan sarjana hukum yang sudah menunggu adanya pembukaan seleksi calon hakim. Hal ini sebenarnya sudah wajar diadakan karena adanya hakim-hakim yang su...

Sesaat akan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana maju dengan jalur perseorangan (independen). Pada saat itu para pendukung Ahok merasa tidak mudah untuk maju dengan jalur perseorangan karenan terganjal aturan yang menyatakan bahwa penghitungan pendukung calon perseorangan didasarkan dari daftar pemilih lama, sehingga dianggap menghilangkan hak memilih dari pemilih pemula. Berdasarkan alasan itu pada tanggal 1...

Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan sudah memiliki nama fasilitas primer seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan, atau dokter keluarga yang bisa dikunjungi pada saat sakit di Kartu BPJS. Sebagaimana kami ambil dari Q&A BPJS  bahwa Kartu BPJS berlaku secara nasional, maksudnya adalah jika sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS maka bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jika peserta terdaftar di s...

Pada tanggal 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (“Perpres UKPPIP”). Perpres UKPPIP ini dibuat atas pertimbangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bahwa pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis dan terpadu. Diterbitkannya Prepres UKPPIP ini ...

Setelah persidangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) selesai dan Jaksa membawanya ke Cipinang membuat para Relawan Badja berkumpul dan meminta kepada ketua Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengeluarkan Ahok karena mereka menganggap tindakan menahan Ahok tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan masih ada proses banding. Pada kesempatan itu para Relawan Badja juga meminta Ahok keluar untuk berorasi selama lima sampai sepuluh me...

SURAT PERNYATAAN DALAM PERDAMAIAN
Hukum Perdata , Hukum Pidana / Mei 18, 2017

Pertanyaan: si A melakukan pencemaran nama baik si B A=pelaku dan B=korban si A telah membuat surat pernyataan bermaterai. Surat trsebut ditandatangani oleh si A yg tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ditandatangani si B bahwa masalah telah selesai dan tidak akan membawa ke proses hukum selanjutnya. keduanya disaksikan oleh Kepala dusun sebagai penengah/saksi. Dalam kasus ini siapa yag berhak menyimpan berkas asli surat perny...

MENJADI SAKSI DALAM SUATU PERKARA PIDANA
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Mei 17, 2017

Pada sebuah perkara pidana penegak hukum akan mencari kebenaran materil demi tercapainya suatu titik terang mengenai perkara tersebut. salah satu cara yang dilakukan adalah mengumpulkan alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang HUkum Acara Pidana (“KUHAP”) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu hal yang paling penting dalam pembuktian suatu perkara adalah...

PERJANJIAN KERJA BAHASA INGGRIS DAN MASA PERCOBAAN KERJA

Pertanyaan: Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya.. saya adalah eks karyawan di perusahaan malaysia yang beroperasi di indonesia. Pada awal join saya diberikan perjanjian kerja berbahasa inggris dan saya ttd dalam 2 rangkap 1 ada materainya dan 1 tidak, yang bermaterai diambil hrd yang tidak bermaterai diserahkan kepada saya. Ternyata masa probation saya 9 bulan dan saya akhirnya mengundurkan diri pada bulan 8 karena saya ...

 NEGARA INI (TIDAK AKAN PERNAH) MAJU
Catatan Suka-Suka / Mei 11, 2017

Sejak merdeka 17 Agustus 1945 para pemimpin berusaha untuk memajukan negara Indonesia dengan berbagai konsep-konsep dalam pemerintahannya agar bisa bersaing dengan Negara-negara asia seperti Cina, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan yang pada saat itu juga sama-sama sedang berjuang untuk memperkaya negara masing-masing. Namun sampai sekarang, diantara negara-negara tersebut Indonesia adalah negara yang sudah jauh tertinggal. Akhir-...

RAMAI-RAMAI MENUNTUT RIZIEQ
Berita Hukum , harianjalegal.com / Mei 10, 2017

Setelah persidangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) selesai dan Jaksa membawanya ke Cipinang membuat para Relawan Badja berkumpul dan meminta kepada ketua Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengeluarkan Ahok karena mereka menganggap tindakan menahan Ahok tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan masih ada proses banding. Pada kesempatan itu para Relawan Badja juga meminta Ahok keluar untuk berorasi selama lima sampai ...

PEMBUBARAN HTI (HARUS) SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN
harianjalegal.com , Opini Hukum / Mei 9, 2017

Pada hari senin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumumkan niat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta karena menciptakan benturan di masyarakat. Pada saat itu Wiranto mengatakan bahwa HTI tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan demi menggapai tujuan nasional, kemudian kegiatan HTI bertentangan denga...

PENGAMBILAN AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA
Hukum Perdata , Opini Hukum / Mei 4, 2017

Bagi orang yang ingin melakukan pernikahan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dalam hal ini termasuk janda atau duda. Supaya suatu perkawinan sah maka harus dilakukan dengan hukum agama dan yang selanjutnya dilakukan pencatatan menurut peraturan yang berlaku, sebelum menikah h...

Tindakan Asusila Oleh Anak

Pertanyaan Apakah seorang yang telah melakukan perbuatan asusila dapat dipidana? Sedangkan pelaku sama-sama anak dibawah umur. Mohon untuk dijelaskan serta dasar hukumnya. Terimakasih Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah pernah kami buat, sebagaimana kami jelaskan tentang Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan tidak berbeda dengan perbuatan asusila. D...

JIKA ADA MENGHALANGI PENYIDIKAN KARENA MELINDUNGI MIRYAM BISA DIPIDANA
Opini Hukum / April 28, 2017

Sejak kasus operasi tangkap tangan (OTT) Panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah yang kemudian menyeret Nurhadi Abdurachman Sekretaris Mahkamah Agung muncul juga seorang Sopir Nurhadi bernama Royani yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah menjadi sorotan, Royani pun menghilang entah kemana, apakah menghilang sendiri atau sengaja dihilangkan hal ini bel...

Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertanyaan: Selamat malam semuanya, saya mau tanya, mungkin ada yang tahu soal pertanahan. Ceritanya begini, saya beli suratnya cuma batas notaris. PBB masih atas nama orang lain, maksud saya PBB-nya mau ganti nama saya, caranya gimana ya mohon pencerahannya. Jawab: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bang...