Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dijelaskan Men...

Putra paling kecil Presiden Jokowi Widodo yang bernama Kaesang Pangarep yang dalam kesehariannya sering membuat Video Log atau Vlog. Dari Vlog ini ternyata tidak semua orang suka dengan isi materi yang ada dalam video youtube tersebut. Salah satu video Kaesang yang berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2017 dan sudah dilihat 1.4 jutaan pemirsa, akhirnya Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang ke Kantor Kepolisian Resort Metr...

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan persetujuan prinsip untuk formasi hakim di tahun 2017 sebanyak 1.684 orang kepada Mahkamah Agung. Tentunya ini adalah Berita yang sangat dinanti-nanti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh lulusan sarjana hukum yang sudah menunggu adanya pembukaan seleksi calon hakim. Hal ini sebenarnya sudah wajar diadakan karena adanya hakim-hakim yang su...

Sesaat akan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana maju dengan jalur perseorangan (independen). Pada saat itu para pendukung Ahok merasa tidak mudah untuk maju dengan jalur perseorangan karenan terganjal aturan yang menyatakan bahwa penghitungan pendukung calon perseorangan didasarkan dari daftar pemilih lama, sehingga dianggap menghilangkan hak memilih dari pemilih pemula. Berdasarkan alasan itu pada tanggal 1...

Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan sudah memiliki nama fasilitas primer seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan, atau dokter keluarga yang bisa dikunjungi pada saat sakit di Kartu BPJS. Sebagaimana kami ambil dari Q&A BPJS  bahwa Kartu BPJS berlaku secara nasional, maksudnya adalah jika sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS maka bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jika peserta terdaftar di s...

Pada tanggal 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (“Perpres UKPPIP”). Perpres UKPPIP ini dibuat atas pertimbangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bahwa pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis dan terpadu. Diterbitkannya Prepres UKPPIP ini ...

Setelah persidangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) selesai dan Jaksa membawanya ke Cipinang membuat para Relawan Badja berkumpul dan meminta kepada ketua Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengeluarkan Ahok karena mereka menganggap tindakan menahan Ahok tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan masih ada proses banding. Pada kesempatan itu para Relawan Badja juga meminta Ahok keluar untuk berorasi selama lima sampai sepuluh me...

STATUS KREDIT KENDARAAN JIKA DEBITUR MENINGGAL

Pertanyaan: Salam Pagi…. Mohon bantuan bpk/ibu sekalian. Ada kjadian, ttg seorang suami yang di rumah sakit dan akhirnya menninggal. Almarhum meninggalkan Istri dan seorang anak. Dan juga meninggalkan hutang/kredit motor yang baru masuk angsuran 1x. yang saya tanyakan….”status kredit almarhum bagaimana..? apakah kredit almarhum bisa dilunaskan.? Ada kebijakan lainnya..? dan langkah apa yang harus dilakukan si Istri sekarang? Terimaka...

SEJARAH DAN DASAR HUKUM BERLAKUNYA KUHP
harianjalegal.com , Hukum Pidana / November 6, 2015

Pertanyaan: Assalamualaikum. Ketika ada suatu kejahatan di atur di KUHP, pertanyaannya dasar hukum berlakunya KUHP di republik Indonesia ada gak ya? Mohon pencerahaanya.   Gambar KUHP Jawab: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada dasarnya berasal dari zaman pemerintahan Belanda yang awalnya bercoral dualistis, dimana bagi golongan Eropa berlaku satu sistem hukum  belanda sementara bagi orang lainnya yaitu penghuni I...

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DIDAMPINGI LAWYER? SAH ATAU TIDAK?
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 5, 2015

Pertanyaan: Bagaimana kalau dalam pembentukan Perjanjian Kerja Bersama dalam suatu perusahaan, pengusaha menggunakan pendapingan Lawyer? Sah atau tidak? Gambar Ilustrasi Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Jawab: Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) Pasal 1 angka 21 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat buruh atau beberapa...

HAK ISTRI ATAS PERCERAIAN BEDA AGAMA

Pertanyaan: Maaf mau tanya,, apakah ada hak istri dari perceraian karena perbedaan agama? Gambar Ilustrasi Perceraian Jawaban: Terimakasih atas pertanyaannya, Anda tidak menjelaskan perbedaan antara agama apa yang anda maksud. Namun kami asumsikan bahwa yang Anda maksud adalah perceraian karena Pernikahan Muslim dan Non Muslim yang sebelumnya dilakukan melalui suatu upacara sakah satu agama dan sudah dicatatkan dalam catatan sipil. M...

OBJEK DAN TUJUAN PRAPERADILAN
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / November 3, 2015

Pertanyaan: Terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung. Saya mau tanya nih, saya sering lihat di stasiun televisi metro TV dan TV One.., disitu banyak diberitakan tersangka korupsi yang ditangka KPK mengajukan praperadilan di pengadilan negeri, yang saya ingin tanyakan adalah: Apa itu yang dimaksud Praperadilan? Dan undang-undang mana Praperadilan itu diatur?  Kenapa semakin banyak tersangka korupsi yang mengajuk...

PHK Karena Merokok!
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 2, 2015

Pertanyaan: Saya seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan, pada suatu saat saya ketahuan merokok disalah satu ruangan kantor yang ada tulisan dilarang merokok dan sudah diatur dalam peraturan perusahaan. Kemudian setelah kejadian tersebut saya langsung di PHK, apakah itu sah? Terima Kasih. Gambar Ilustrasi PHK Jawab: Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) mengartikan bahwa Pemberhentian atau Pe...

Gratis Dalam Mengambil Barang Bukti Di Kepolisian
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / Oktober 30, 2015

Pertanyaan: Mau tanya………. Untuk mengeluarkan kendaraan dr polisi pasca kecelakaan lalu lintas sebenarnya apakah ada biayanya? Itu ada aturannya ataukah hanya oknum?   Gambar: Ilustrasi Pembayaran Jawab: Dari pertanyaan anda kami menyimpulkan bahwa anda mengalami kecelakaan dimana kendaraan yang anda gunakan pada saat kecelakaan tersebut disita oleh Penyidik. Namun anda tidak menjelaskan apakah proses dalam pemeriksaan atau sudah...

PEMBERIAN KUASA DENGAN SURAT KUASA DALAM SISTEM PERADILAN
harianjalegal.com , Hukum Acara Perdata / Oktober 22, 2015

Gambar Surat Kuasa Dulu penggunaan surat kuasa hanya dikenal dalam dunia hukum, akan tetapi saat ini surat kuasa sudah digunakan untuk berbagai keperluan sederhana dalam kehidupan masyarakat. Jika kita melihat aturan hukum di Indonesia Surat Kuasa tidak ada diatur secara detail, namun untuk memahami istilah Surat Kuasa maka kita bisa melihat istilah Pemberian Kuasa terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Un...

Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Hibah Dan Daluarsa Penuntutannya
harianjalegal.com , Hukum Pidana / Oktober 22, 2015

Pertanyaan: Selamat pagi pak. Apakah memalsukan tanda tangan penghibah di akta hibah dapat dipidanakan? Sedangkan hal ini baru diketahui setelah 20 Tahun Gambar: Ilustrasi Tanda Tangan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa Akta adalah Surat tanda bukti yang berisi pernyataan (Keterangan, Pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh peja...

Pengakuan Hak Tanah VS Sertipikat Tanah
harianjalegal.com , Hukum Agraria / Oktober 21, 2015

Pertanyaan Kita memiliki tanah yang hanya memiliki Pengakuan hak dan belum memiliki sertipikat, dan kemudian ada yang klaim tanah kita dan sudah memiliki sertipikat, kalau begitu siapa yang menang ya?“ Gambar: Sertipikat Pertama kita akan membahas tentang apa itu pengakuan hak, istilah pengakuan hak dalam Agraria dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pen...